Uchok juga menyoroti kejanggalan lain pada tahun 2025, ketika instansi tersebut disebut menganggarkan Rp137.837.200 hanya untuk tiga unit PC dan laptop. Nilai tersebut dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan jumlah barang yang dibeli.
Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengadaan laptop, baik di Sekretariat Daerah maupun di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
“Karena itu, kami meminta Kejagung bersama BPK segera menyelidiki pemborongan laptop di lingkungan Pemkab Sampang,” pungkas Uchok.

