“Jika kekerasan aparat terhadap warga sipil, apalagi terhadap anak-anak, masih terjadi, ini menjadi alarm bahwa reformasi Polri berjalan setengah hati. Negara tidak boleh membiarkan kultur kekerasan dipelihara dalam institusi yang seharusnya menjamin keamanan rakyat,” katanya.
EN LMND mendesak Presiden dan Kapolri mempercepat reformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain penguatan perlindungan anak dalam prosedur lapangan, pendekatan penanganan konflik yang humanis dan proporsional, pembenahan sistem pendidikan serta etika profesi kepolisian, serta penguatan mekanisme pengawasan independen guna mencegah impunitas.
Organisasi tersebut juga menuntut proses hukum dilakukan secara transparan di peradilan umum. Selain itu, keluarga korban diminta memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikososial, serta kompensasi yang adil sebagai bentuk tanggung jawab negara.
Menutup pernyataannya, Yoga menyerukan solidaritas mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus hingga keadilan ditegakkan.
“Demokrasi tidak boleh berdiri di atas ketakutan rakyat terhadap aparat. Negara hukum harus menjamin perlindungan hak setiap warga negara, terutama anak-anak. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” tutupnya.
EN LMND menegaskan komitmennya memperjuangkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.


