Mantan Kabais TNI Serukan Urgensi Pembentukan UU Bela Negara

“Ketika orang membahas bela negara, sering mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2019. Padahal Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, bukan dalam pengelolaan sumber daya nasional,” katanya.

Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah undang-undang khusus tentang bela negara sebagai penjabaran langsung dari amanat Pasal 27 ayat 3 UUD 1945.

Baca Juga Lift, Bukti Kematangan Sinema Lokal Senin, 2 Maret 2026

Soleman juga menyebut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara belum cukup untuk mengakomodasi konsep bela negara secara komprehensif.

“Dalam UUD 1945, bela negara dan pertahanan disebut dalam pasal yang berbeda. Bela negara di Pasal 27, sedangkan pertahanan negara di Pasal 30. Artinya keduanya membutuhkan dasar hukum tersendiri,” jelasnya.

Baca Juga Sekjen Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Salurkan 700 Paket Sembako Senin, 2 Maret 2026

Sebagai negara hukum, menurut Soleman, seluruh kebijakan dan program terkait bela negara seharusnya memiliki dasar regulasi yang jelas.

Di akhir pemaparannya, ia berharap organisasi Pemuda Pemudi Bela Negara (PPBN) dapat mengambil peran dalam mendorong lahirnya rancangan UU Bela Negara.

Baca Juga Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Gugur Akibat Serangan AS-Israel Senin, 2 Maret 2026

“Sebanyak apa pun program pelatihan bela negara tidak akan maksimal tanpa adanya UU Bela Negara. Saya berharap PPBN bisa menjadi pelopor dalam mendorong perancangan undang-undang tersebut,” katanya.

Dyt

Baca Juga Dave Laksono Minta Evakuasi WNI dari Iran Usai Serangan AS dan Israel Senin, 2 Maret 2026