Redaksi 
“Kepentingan abu-abu membuat segala sesuatunya menjadi pemerintahan menjadi auto pilot tanpa mengindahkan konstitusi atau UU, sehingga perilaku cenderung korup dan tutup mata” ujar *Hari Purwanto yang biasa di sapa Petot*
Kemenhan harusnya sadar diri dan fokus pada “Pekerjaan Rumah” internal, bukan malah cawe-cawe yang bukan menjadi tugasnya. PR mendesak seperti modernisasi alutsista, dengan perencanaan pertahanan yg adaptif terhadap perkembangan zaman masih belum menemukan pakem kongkrit. Prioritas pertahanan terutama dalam menghadapi ancaman modern militer maupun non-militer juga tak jelas arahnya kemana. Isu keamanan siber, politisasi TNI, Transparansi anggaran, restrukturisasi Intelijen hingga yg masih hangat soal kedaulatan ruang angkasa.
“TNI hari bukan mempertahankan negara, tetapi mereka hanya mempertahankan jabatan jenderal-jenderal mereka”, ujar Uchok Sky Khadafi.
“Hari ini anggaran pertahanan lebih fokus di TNI AD aja, harusnya melihat kondisi hari ini anggaran itu di fokuskan untuk TNI AU dan TNI AL,” tambahnya
Mengembalikan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang sesuai dengan UU. Yang mana Kemenhan harus bertanggung jawab pada perumusan kebijakan dan konsep pertahanan serta pembinaan kekuatan pertahanan. Sehingga jelas untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di masa yang akan datang sangat membutuhkan kekuatan pertahanan rakyat semesta.
“Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menumpuk hanya 1 kata “REVOLUSI”, tutup Mahendra Untunggadewa atau Dhandy Aktivis 98.
