Redaksi 
“Jadi mungkin bahwa satgas itu perlu diadakan kembali, perlu dihidupkan bahkan perlu diperkuat untuk memastikan keamanan dan persatuan-persatuan bangsa tetap terjaga,” ujarnya
Sejak program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara di Maluku dan Maluku Utara dihentikan Januari 2026, sudah terjadi 30 kali konflik di Maluku dan Maluku Utara
“Terbukti di selama 2026 aja udah 30 konflik, tadi kita catat di dua provinsi. Jadi kita harapkan bisa dikembalikan anggaran tersebut dan penyelenggaraan lainnya yang untuk mendukung operasional lagi-lagi di lapangan,” kata anggota Komisi I lainnya, Yudha Novanza Utama.
Berdasarkan paparan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, sepanjang tahun 2026 telah terjadi sekitar 22 konflik sosial di wilayah Maluku dan 8 konflik di Maluku Utara. Salah satu yang mencuri perhatian adalah bentrokan antarwarga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada awal April lalu yang mengakibatkan puluhan rumah terbakar.
