Gugatan PTPN IV Atas 96 Warga Gurilla Pematangsiantar Ditolak Majelis Hakim

Teropongistana.com Siantar – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan putusan penting dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Pms, Kamis (16/4/2026).

Gugatan yang diajukan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) terhadap 96 warga serta Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar sebagai turut tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Baca Juga MataHukum ke Presiden Prabowo: Copot Bahlil, Rakyat Tercekik BBM Naik Selasa, 5 Mei 2026

Jakarta — Aliansi Muda Garuda Indonesia (Ampgi) Mohamad Menyatakan Bahwa Presiden Prabowo Subianto Sudah Saatnya Mengambil Langkah Tegas Dengan Melakukan Reshuffle Kabinet. Menurut Mereka, Sejumlah Menteri Di Kabinet Saat Ini Justru Menjadi Penghambat Jalannya Pemerintahan Yang Efektif Dan Berintegritas. “Presiden Harus Berani Melepaskan Diri Dari Bayang-Bayang Pemerintahan Sebelumnya. Kabinet Saat Ini Perlu Dibersihkan Dari Tokoh-Tokoh Yang Lebih Sering Membuat Kegaduhan Ketimbang Bekerja Untuk Rakyat,” Tegas Perwakilan Ampgi Mohamad Dalam Pernyataan Resminya, Rabu (22/5). Ampgi Menyoroti Beberapa Nama Yang Dinilai Tidak Menunjukkan Kinerja Optimal Dan Justru Lebih Menonjolkan Kepentingan Pribadi. Salah Satu Yang Menjadi Sorotan Adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. “Bahlil Kerap Menciptakan Panggung Untuk Dirinya Sendiri, Terkesan Lebih Sibuk Membangun Citra Pribadi Ketimbang Fokus Menjalankan Tugas Negara. Ini Menjadi Beban Bagi Presiden Prabowo,” Lanjutnya. Ampgi Juga Menyatakan Bahwa Reshuffle Bukan Hanya Menjadi Kebutuhan Politik, Tetapi Juga Menjadi Sinyal Penting Bahwa Presiden Prabowo Adalah Pemimpin Yang Mandiri Dan Bukan Sekadar Penerus Kebijakan Pemerintahan Sebelumnya. “Kami Mendesak Agar Menteri-Menteri Yang Terlalu Lekat Dengan Kepentingan Masa Lalu Segera Digantikan Oleh Profesional Yang Kompeten Dan Paham Terhadap Tugas Pokoknya. Jangan Sampai Publik Menganggap Presiden Prabowo Hanya Sekadar Simbol Atau ‘Boneka Politik’,” Pungkasnya.

Dalam gugatannya, PTPN IV menuntut para tergugat—yang dianggap menguasai dan menduduki sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas kurang lebih 5 hektar di Kelurahan Gurilla dan Sitalasari—agar membayar ganti rugi materiil sebesar Rp6.050.000.000 dan kerugian immateriil Rp6.000.000.000, sehingga total tuntutan mencapai Rp12.050.000.000.

PTPN IV mendalilkan tanah tersebut masih bagian dari Sertifikat HGU No. 1/Kota Pematangsiantar yang dikuasai warga sejak 2004.

Baca Juga Janji Dihapus, Nyatanya Dikukuhkan Permenaker Baru Dinilai Legitimasi Outsourcing Selasa, 5 Mei 2026

Namun, majelis hakim berpendapat gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima. Dengan demikian, pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan ini menjadi kemenangan bagi 96 warga yang selama ini menduduki dan mengelola lahan tersebut.

Baca Juga Uchok Khadafi: Sepatu Rp700 Ribu Kemensos Simbol Ketidakpedulian Selasa, 5 Mei 2026