Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, menyoroti wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Marwan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) realistis, karena pengelolaan program di dalam negeri saat ini masih kalang kabut.
Marwan menilai BGN tidak profesional dan gagal mengelola program secara transparan. Akibatnya, anggaran raksasa rawan bocor di tingkat bawah sehingga berpotensi merusak esensi program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri.
Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” tegas Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Politisi senior PKB ini mengingatkan Program MBG ditopang dana negara yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, program ini memperoleh pagu anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun. Karena itu, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap penggunaan anggaran jumbo tersebut. Ia juga mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan yang dinilai tidak jeli serta abai terhadap detail realisasi belanja di lapangan.
“Menteri Keuangan harus jeli dan tahu detail jenis barang apa saja yang dibeli di lapangan. Selama ini Menkeu sering salah dan tidak tahu rinciannya, sehingga di tingkat bawah anggaran menjadi bocor. Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tukas wakil rakyat dari dapil Jateng III ini.
Penolakan perluasan program ke luar negeri ini juga didasari oleh kondisi pasar keuangan domestik yang sedang tertekan hebat. Tekanan fiskal ini murni akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sektor ekonomi dalam negeri, bukan karena faktor eksternal.
