“Jika yang terjadi hanya saling tukar posisi dan saling naik jabatan, maka publik berhak mempertanyakan apakah ini benar-benar reformasi kelembagaan atau hanya konsolidasi kekuasaan dalam kemasan birokrasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program strategis seperti yang dijalankan BGN membutuhkan kepemimpinan yang mampu menunjukkan hasil nyata, bukan sekadar pergantian figur yang tidak disertai penjelasan terbuka mengenai capaian, evaluasi, dan arah kebijakan ke depan.

Baca JugaSatresnarkoba Polresta Sorong Kota Gagalkan Peredaran 4,8 Kilogram Ganja, Satu Tersangka DiamankanMinggu, 31 Mei 2026

“Negara harus menunjukkan bahwa setiap pergantian pejabat memiliki dasar yang jelas dan terukur. Jangan sampai yang terlihat oleh publik hanyalah rotasi elite, sementara pertanggungjawaban terhadap kinerja justru tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” pungkasnya.