Redaksi 
“Negara dirugikan ratusan miliar dari penambangan ilegal, lingkungan hancur, namun korporasi-korporasi nakal yang melanggar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sering kali lolos dari jerat pidana. KPK, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan harus bersinergi secara radikal. Jangan pandang bulu, buka nama-nama korporasi tersebut ke publik, sita asetnya lewat tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan seret pemilik manfaatnya (beneficial ownership) ke penjara,” pungkas Mukhsin.
Pusaran kasus Kutai Kartanegara sendiri mencatat rekor fantastis dalam penyelamatan aset, di mana KPK telah menyita 91 unit kendaraan, puluhan jam tangan mewah, hingga penetapan korporasi seperti PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS) sebagai tersangka korporasi pada awal tahun 2026. MataHukum menilai instrumen pemidanaan korporasi yang dilakukan KPK ini harus direplikasi oleh penyidik Ditjen Gakkum ESDM dan Kehutanan guna menyelamatkan sisa kekayaan alam Indonesia.
