Redaksi 
Aturan itu dinilai lebih maju karena membatasi waktu penyelesaian perkara berdasarkan tingkat keparahannya, sehingga dalam waktu satu tahun harus ada kepastian hukum. Selain itu, diwajibkan pemberitahuan hasil penyelidikan atau penyidikan secara berkala kepada pihak yang berperkara.
Maruli menyatakan akan menyampaikan pengaduan ini secara tertulis kepada Kapolri, Kepala Bareskrim, serta Komisi III DPR RI agar menjadi perhatian dan diawasi pelaksanaannya.
Sementara itu, Irman Bunowolo mengapresiasi kebijakan yang pernah diterapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, seperti pembentukan meja khusus penanganan perkara perburuhan. Ia berharap kebijakan internal kepolisian selanjutnya mampu menjawab masalah secara menyeluruh.
“Kami berharap aturan yang ada benar-benar diterapkan agar tidak ada lagi kriminalisasi, proses perkara berjalan cepat dan efisien, sehingga keadilan tidak lagi terasa sebagai barang mahal yang sulit dijangkau masyarakat,” tutup Irman.
