Redaksi 
Puan menambahkan, upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup.
Dalam pertemuan tersebut, Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana. Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana.
“Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut.
Baca juga :Tak Terpengaruh Survei, Puan Fokus Kerja Kawal Kebijakan Pemerintah
“Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,” terang Puan.
Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. Dan yang keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana.
“Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda,” tutur Puan.
“ Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resilience dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Puan.
