Redaksi 
TEROPONGISTANA.COM JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Riyanta menyarankan agar Kementerian ATR/BPN bisa bekerjasama dengan aparat penegak hukum khususnya Polri lantaran dianggap berkompeten memegang perkara ini. Hal tersebut dikatakan oleh Riyanta kepada wartawan, Jumat (21/1/2022) di Komplek Senayan Jakarta.
“Kasus kejahatan pertanahan atau yang biasa dikenal dengan mafia pertanahan di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu Kemeterian Agraria dan Tanah Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyelsaikan kasus mafia tanah.”kata Riyanta.
Baca juga : MANTAP…!RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR
Riyanta menyebut, nstruksi Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar jajarannya dapat memberantas mafia tanah. Hal ini pun harus direspons Kementerian ATR-BPN agar keduanya saling berkolaborasi.
“Kasus-kasus kejahatan pertanahan maupun konflik-konflik pertanahan atau sengketa pertanahan itu banyak di pidana umum dalam hal ini lembaga Polri yang lebih berkompeten menangani,” ucap Riyanta.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, apabila dalam kasus kejahatan pertanahan ditemukan kasus pidana korupsi, diharapkan bisa bekerjasama dengan KPK ataupun Kejaksaan.
