Redaksi 
Sementara, lanjut Insan, petani sawit rakyat tetap sengsara dan harus mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan peremajaan kebun sawit mereka.
“Petani sawit rakyat hanya ditetesi duit Rp 7,6 triliun sementara pendapatan BPDPKS mencapai ratusan triliun lebih. Ini harus dibongkar hingga pada level Ketua Komite Pengarah BPDPKS,” ujar Insan.
Dalam kesempatan itu, Insan juga meminta agar Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa para pejabat bahkan selevel menteri yang diduga menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Oleh karena itu kami mendesak agar Kejagung tidak berdiam diri dengan segera memanggil dan memeriksa Airlangga sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS,” tandasnya.
Diketahui, Kejagung RI telah memeriksa pejabat BPDPKS. Namun, hingga saat ini, gedung bundar belum juga memeriksa Airlangga selaku Komite Pengarah BPDPKS. Padahal, dalam suatu diskusi di Senayan terungkap, BPDPKS hanya ‘membeo’ pada Komite Pengarah. Dalam kasus ini, sejumlah tersangka telah ditetapkan. (Red)
