Redaksi 
“Bonus demografi adalah ceruk utama yang bisa direkrut oleh AMPI untuk pemenangan partai Golkar dan calon presiden yang di usung oleh Partai Golkar,” kata Supardiono.
Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah “cyber physical system” ini sendiri, menurutnya merupakan sebuah fenomena dimana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Penerbitan kartu anggota AMPI, kata dia harus berdasarkan digitalisasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Website AMPI harus sebagai halaman utama untuk pendaftaran para calon anggota AMPI. Kartu AMPI harus bisa multi fungsi, bukan hanya sebagai status keanggotaan tetapi juga sebagai alat transaksi keuangan (e-Wallet).
Kedua, lanjutnya, program kaderisasi AMPI tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus berjalan dengan masif dan terstruktur.
“Sudah lama DPP AMPI tidak menyelenggarakan pelatihan kaderisasi di tingkat nasional, bahkan tidak ada kaderisasi dari pusat yang dapat dipedomani DPD tingkat provinsi dan DPD tingkat Kabupaten/Kota. Program kaderisasi adalah sarana untuk menanamkan doktrin ke-AMPIan dan Partai Golkar terhadap para anggota AMPI,” jelas Supardiono.
“Minimnya kaderisasi ini mengakibatkan loyalitas kepartaian para anggota-anggota baru AMPI diragukan,” sambungnya.
Para kader yang telah mengikuti kaderisasi, seharusnya menurut dia menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan partai Golkar dan calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar. DPP AMPI kata dia harus men-support dan mempercepat akselerasi kaderisasi AMPI, agar tercipta para kader-kader yang militan dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional.
Ketiga, DPP AMPI harus masif melakukan konsolidasi di daerah. Kondisi saat ini ada tujuh pengurus tingkat provinsi yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Struktur dan kepemimpinan yang tidak definitif, berimbas pada gerak organisasi yang tidak dinamis dan masif.
“Yang menjadi catatan miris dari beberapa daerah yang masih dipimpin oleh pelaksana tugas dari DPP AMPI adalah gubernur di provinsi tersebut adalah kader Partai Golkar dan Ketua Partai Golkar di provinsi tersebut seperti Provinsi Riau, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Riau. Artinya belum terjadi kolaborasi yang apik antara AMPI dan Partai Golkar di beberapa provinsi tersebut, padahal kolaborasi tersebut adalah salah satu kunci untuk kemenangan Partai Golkar,” jelas Supardiono.
Terakhir, imbuh dia, kader AMPI harus ikut kontestasi pada pemilu 2024 dan menjadi mesin elektoral partai. Ketua-ketua AMPI beserta para pengurus pada tingkatannya harus ikut proses pencalegan 2024, tentunya dengan posisi yang strategis. Kader AMPI harus menjadi calon anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya bukan hanya penggembira sebagai tim sukses. Kontestasi akan menjadi ajang untuk uji kapasitas dan elektabilitas kader AMPI dalam pemilu.
Rekrutmen keanggotaan, kaderisasi, konsolidasi dan kontestasi merupakan aspek-aspek penting sebuah organisasi kepemudaan dan politik seperti AMPI.
“Apabila keempat aspek tersebut tidak berjalan ke depan, tentunya AMPI tidak dapat diandalkan dalam pemenangan Partai Golkar dan pemenang Airlangga Hartarto sebagai presiden RI. Siapa pun yang memimpin DPP AMPI ke depan tentunya diharapkan melakukan program rekrutmen keanggotaan, kaderisasi, konsolidasi dan kontestasi secara terstruktur dan masif karena AMPI adalah garda terdepan untuk merebut suara pemilih pemula pada pemilu 2024,” tandas Supardiono.
