Redaksi 
Selain itu, pada tahun 2021, sasaran pengembangan komunikasi publik mencakup pembentukan lembaga atau kelompok relawan komunikasi publik dari kalangan generasi milenial; peningkatan peran media tradisional, media konvensional, dan media baru dalam komunikasi publik; serta peningkatan produksi konten-konten komunikasi publik untuk mendukung keberhasilan 4 (empat) pilar pembangunan Indonesia 2045.
Sampaikan Informasi Serap Aspirasi
Mengutip hasil riset mengenai jumlah pengguna internet di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Menteri Johnny mengidentifikasi peningkatan itu berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Seperti Palapa Ring, dan upaya peningkatan literasi digital masyarakat yang sekarang ini sedang kita galakkan,” ungkapnya.
Menkominfo menilai penambahan jumlah pengguna internet dan pengguna media sosial di Indonesia merupakan peluang pengembangan komunikasi publik berbasis internet.
“(Termasuk) pemanfaatan berbagai platform media sosial dalam penyelenggaraan komunikasi publik nasional. Di mana publik ada, di situ kita hadir membangun interaksi untuk menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi,” ujarnya.
Menurut Menteri Johnny, pelaksanaan komunikasi publik kita tidak bisa hanya mengandalkan satu metode untuk menjangkau publik yang beragam.
“Selain publik di dunia maya, kita juga perlu merangkul berbagai lembaga dan sistem informasi dan komunikasi yang berada di dunia nyata, dengan bentuk tradisional atau konvensional, seperti pertunjukan rakyat dan forum pertemuan dan musyawarah. Keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik,” paparnya.
Namun demikian Menkominfo menegaskan hubungan yang harmonis antarinstansi pemerintah dan pemerintah dengan publik membawa dampak yang signifikan dalam pembangunan.
“Dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakselerasi proses pengambilan keputusan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat; yang pada akhirnya berimplikasi pada akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta kredibilitas pemerintah,” tandasnya.
Konvensi Nasional Pranata Humas 2021 bertema Peran Pranata Humas dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital diikuti oleh seluruh pejabat Pranata Humas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
