Redaksi 
TEROPONGISTANA.COM – Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras, sepanjang tahun 2022 Perum BULOG telah melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau dikenal dengan nama Operasi Pasar di seluruh wilayah Indonesia. Terhitung dari awal tahun hingga minggu ke 3 September ini BULOG secara nasional sudah menggelontorkan sebanyak 650 ribu ton beras. Sementara dari keterangan Pemimpin Perum BULOG Wilayah DKI Jakarta & Banten Eko Pranoto mengatakan Kanwil Jakarta & Banten sendiri telah menyalurkan program KPSH sebesar 30 ribu ton beras Operasi Pasar demi menjaga harga beras di pasaran agar tidak terjadi lonjakan.
Pemimpin BULOG Kanwil Jakarta & Banten dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/09) mengatakan, pihaknya menjalankan instruksi Direktur Utama Perum BULOG untuk memastikan program KPSH yang sudah berjalan lancar sepanjang tahun ini makin dimasifkan agar tidak ada gejolak harga di tingkat konsumen.
“Masyarakat jangan khawatir, BULOG menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini, berdasarakan pencatatan harga beras hanya mengalami sedikit kenaikan dikarenakan faktor kenaikan harga BBM dan memasuki musim gadu” Kata Eko Pranoto, Sabtu (24/9)
Baca juga : LUAR BIASA…!Jurus Bulog Tahan Inflasi
Kegiatan Operasi Pasar atau Program KPSH yang dilakukan sepanjang tahun oleh BULOG ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. *Sampai dengan saat ini BULOG Kanwil Jakarta & Banten telah menyalurkan beras KPSH dengan rincian penyaluran terbagi di daerah Jakarta : 21 ribu ton, Serang : 3 ribu ton, Tangerang 5 ribu ton dan Lebak Seribu Ton*, Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari Tiga Pilar Ketahan Pangan yang ditugaskan kepada BULOG yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas.
“Yang menjadi fokus kami saat ini adalah stabilitas harga beras di masyarakat, untuk itu kami akan upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih ditengah situasi seperti sekarang”, tambah Eko Pranoto.
