Prabowo Subianto

Tag: Prabowo Subianto

Ribuan Pengemudi Ojek Online Gelar Demo di Depan DPR RI, Ricuh hingga Masuk ke Gedung

Legislator Harap Pelajar yang Ditangkap APH Saat Demonstrasi Tak Ditahan

Teropongistana.com Jakarta – Ratusan pelajar ditangkap apparat penegak hukum (APH) saat hendak mengikuti demo di depan Gedung DPR/MPR…

4 Sep 2025 · Redaksi

Daerah

MPW Pemuda Pancasila Provinsi Banten Panen Raya Padi Bersama TNI dan Pemkot Serang

Teropongistana.com Jakarta – Andaikata langkah Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Banten yang dipimpin oleh Johan…

2 Sep 2025 · Redaksi

Nasional

Pengamat Intelijen: Kerusuhan Berpotensi Makar, Prabowo Minta Aparat Bertindak Terukur

Teropongistana.com Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan siaran pers penting di Istana Negara, Minggu (29/8/2025), terkait aksi…

1 Sep 2025 · Redaksi

Daerah

Bahlil Rugikan Publik? Pengamat: Sudah Saatnya Ditendang Presiden

Teropongistana.com Jakarta – Pengamat politik muda Egi Hendrawan melontarkan kritik keras terhadap Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri…

23 Agu 2025 · Redaksi

News

Presiden Prabowo Berikan Amanat Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional

Teropongistana.com Jakarta – Presiden RI, Prabowo Subianto telah melantik Wakil Panglima Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Selain itu,…

11 Agu 2025 · Redaksi

Daerah

Mr Mukhsin Nasir Ingatkan KPK Tak Usah Buat Gaduh Negara

Teropongistana.com Jakarta – Sekjen Matahukum, Mr Mukhsin Nasir, Angkat bicara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Melawan putusan amnesti…

3 Agu 2025 · Redaksi

Nasional

Gerak 08 Banten: Korupsi Musuh Negara, Prabowo Harus Prioritaskan Pemberantasannya

Serang, Banten — Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) Banten, Mohamad Rohim, menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh negara…

30 Jun 2025 · Redaksi

Daerah

May Day 2025, Revitriyoso Husodo Ketua Umum GERAK 08 Apresiasi Kehadiran Presiden di Tengah Para Kaum Buruh

Teropongistana.com Jakarta – Revitriyoso Husodo Ketua umum Komunitas Gerakan Ekonomi Rakyat (GERAK) 08 Mengapresiasi kehadiran Presiden RI Prabowo…

2 Mei 2025 · Redaksi

Daerah

Ketua Gerak 08 Tangerang Apresiasi Prabowo Subianto Terkait Pangan Melimpah

Teropongistana.com Tangerang – Ketua gerak 08 Kota Tangerang David yang kerap disapa Linung, Mengapresiasi Pemerintahan Presiden RI Prabowo…

29 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dalam enam bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah ketidakpastian global akibat perang tarif dan currency, ia menilai Indonesia telah berhasil menapaki jalan kemandirian pangan. “Kita sedang menghadapi situasi peperangan mengunakan senjata tarif dan currency. Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, bangsa kita berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan,” kata Haris, Senin (28/4). Ia menyampaikan rasa terharunya terhadap capaian tersebut. “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya. Menurut Haris, perang tarif global justru menjadi momentum penting untuk memperkuat industri pangan nasional. “Menurut saya bangsa kita berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency,” ujarnya. Haris menambahkan, kondisi ini memaksa negara-negara untuk bergantung pada produksi dalam negeri. Haris juga menyoroti dampak negatif dari perdagangan bebas terhadap industri nasional. “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita,” katanya. Ia mengungkapkan, runtuhnya sektor manufaktur, tekstil, dan pertanian menyebabkan meluasnya PHK dan pengangguran di Indonesia. Mengingat kondisi tersebut, Haris menekankan pentingnya gerakan kemandirian ekonomi. Ia mengutip ajaran Gandhi tentang swadesi dan menyatakan, “Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi menurut Gandhi mengarah pada Swarajya (kemerdekaan). Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri (self-rule), yang bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance).” Haris juga mengaitkan capaian ini dengan ajaran Bung Karno. “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewarikan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional,” katanya. Mengutip data BPS, Haris menyebut produksi gabah kering giling (GKG) periode Januari–April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,” katanya. Ia menilai capaian tersebut luar biasa, mengingat sebelumnya Indonesia sangat bergantung pada impor. “Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras,” ujarnya. Haris bahkan menyatakan, “Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini.” Lebih lanjut, ia memaparkan data serapan gabah oleh Bulog yang terus meningkat. “Pada pertengahan April 2025, menurut keterangan resmi Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025,” katanya, membandingkan dengan serapan di tahun-tahun sebelumnya. Haris juga menyoroti kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini,” katanya. Ia menilai kebijakan ini membebaskan petani dari “kutukan” yang selama ini mereka alami saat musim tanam dan panen. “Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah,” ucapnya. Haris mengungkapkan bahwa reformasi distribusi pupuk oleh Presiden Prabowo telah memangkas birokrasi yang selama ini menghambat. “Menurut keterangan Kementerian Pertanian, problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet,” ungkapnya. Kini, sistem distribusi hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, PIHC, dan petani. Ia memuji reformasi tersebut sebagai langkah nyata untuk mempercepat distribusi pupuk dan meningkatkan produktivitas petani. Haris menegaskan, semangat Prabowo dalam melindungi petani sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Meski mengakui bahwa implementasi berbagai kebijakan belum sepenuhnya sempurna, Haris menilai upaya pemerintah menunjukkan komitmen nyata. “Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian,” katanya. Ke depan, Haris berharap sektor pertanian terus dikembangkan dengan melibatkan pengusaha nasional dan perguruan tinggi dalam riset dan inovasi pertanian. “Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” katanya. Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa niat baik pemimpin untuk rakyat akan membuahkan hasil positif. “Menurut saya selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin Insya Allah ‘wahyu’ akan menyertai, melandasi dan menuntunnya. Mari menanam!!” tutupnya.

Nasional

Produksi Beras Melimpah, Haris Rusly Nilai Prabowo Berhasil Bangun Kemandirian Pangan di Tengah Guncangan Global

Teropongistana.com Jakarta — Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dalam…

29 Apr 2025 · Redaksi

Presiden

Presiden Prabowo Kagum Efektivitas Penggunaan Drone Pertanian, 1 Hari Bisa Tanam 25 Hektar

Teropongistana.com Ogan Ilir – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kekagumannya terhadap pemanfaatan teknologi drone dalam kegiatan tanam…

23 Apr 2025 · Redaksi

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Nasional

Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN

Teropongistana.com Jakarta – Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di…

21 Apr 2025 · Redaksi

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, kali ini menyasar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa urusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak tahu soal itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/04/2025), menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar reshuffle yang menyebut nama Airlangga. Ketika disinggung mengenai kemungkinan dirinya akan menggantikan posisi Menko Perekonomian jika reshuffle terjadi, Bahlil memilih irit bicara dan tidak memberikan komentar lebih lanjut. Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah membantah kabar bahwa dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugasnya di pemerintahan. “Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, SelasSelasa03/2025). Airlangga juga menyampaikan bahwa ia sudah berkomunikasi langsung dengan Sri Mulyani, yang menurutnya juga masih menjalankan tugas secara aktif. “Saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu Sri Mulyani sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks,” tegasnya. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, turut memberikan klarifikasi. Ia menyebut belum ada rencana reshuffle dari Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/03/2025). “Saya sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Kalau ke Bu Sri Mulyani, saya belum sempat tanya,” ucap Dasco. Ia juga menambahkan bahwa dalam pertemuan buka puasa bersama yang sempat diberitakan media, terlihat suasana akrab antara Airlangga dan Sri Mulyani.

Politik

Memanas…! Bahlil Singgung soal Reshuffle Saat Halal Bi Halal Golkar, Isu Menko Perekonomian Kena Reshuffle Menguat

Teropongistana.com Jakarta – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, kali ini menyasar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menanggapi…

18 Apr 2025 · Redaksi