Redaksi 
TEROPONGISTANA.COM – Sistem pemerintahan yang demokratis dengan pemilihan berkala menjadi norma global di dunia saat ini. Namun,manipulasi keputusan pemungutan suara dan konsekuensinya, bahkan di negara maju sekalipun sering luput dari pemantauan. Manajemen pemilu yang baik akan melibatkan keterlibatan publik yang konstruktif.
Ini terdengar sangat utopia, karena banyak negara bukan hanya di Asia dan Afrika, terutama mereka yang berada di posisi kekuasaan, atau berharap untuk mendapatkan kekuasaan, akan tergoda untuk bermain-main dengan suara rakyat.
Prof.Dr.Nurliah Nurdin, Guru Besar Ilmu Politik menyatakan hal tersebut terkait pentingnya caretaker atau penjabat yang saat ini sedang marak diperbincangkan.
Menurutnya, dalam skema demokrasi normal, pemilih secara berkala memutuskan nasib politik partai dan tokoh pemimpin. Ada kekhawatiran bahwa pemilih atau suara pemilih akan dimanipulasi atau disesatkan? Jika ini terjadi, maka seluruh seluruh negara dan sistem politiknya dilemparkan ke dalam kondisi parah dan gejolak berkepanjangan,” Jakarta 20/09/2022.
Argumen ini lah menjadi dasar pemikiran dan perdebatan yang sampai saat ini masih mempertanyakan sikap jujur dan adil akan banyaknya Pj yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan berlanjut di tangan presiden menjelang pemilu 2024.
Selama 2022-2023 ada 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan akan digantikan oleh penjabat (pj) kepala daerah. Jumlah itu terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Para pj kepala daerah mengisi kekosongan kekuasaan hingga ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024.
