Anggota Komisi III DPR RI Sebut Alasan Korupsi Tak Bisa Gunakan Restorative Justice

Didik menjelaskan korban tindak pidana korupsi tidak bisa diwakili oleh aparat penegak hukum. Karena restorative justice bukan perdamaian antara penegak hukum dengan pelaku, tapi pelaku dengan korban.

“Apalagi sesuai Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan penuntutannya. Artinya, penuntutan tetap dilanjutkan walau pelaku sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan hasil kejahatannya,” ujar Didik.

Baca Juga Ketua DPRD Pandeglang Dukung Perpres Cadangan Pangan Pemerintah Minggu, 30 Oktober 2022

Lebih lanjut, Didik mengatakan penerapan restorative justice juga harus mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan residivis, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, serta tindak pidana terhadap nyawa orang.

“Idealnya restorative justice bisa dijalankan terhadap pidana umum yang ringan dengan didasarkan kepada perdamaian dari kedua belah pihak, harus mengandung pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga pihak terkait. Hal itu bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak,” imbuhnya.

Baca Juga Pasca Acara Pemsea PNLG, Urban Aquaculture Ketapang Diserbu Pengunjung Minggu, 30 Oktober 2022