Redaksi 
Dia menjelaskan, terbitnya UU Cipta Kerja salah satunya untuk merespons pemda yang menerbitkan banyak Perda dan Perkada terkait perizinan dan pungutan yang justru tidak ramah investasi. Dengan regulasi ini, pemda diharapkan dapat menyusun produk hukum daerah sesederhana mungkin, sehingga tak menimbulkan birokratisasi serta kontraproduktif terhadap pelayanan publik dan investasi di daerah.
“Begitu banyak regulasi yang ada terkait urusan pemerintah daerah menjadi penting, maka kita perlu punya basis pijakan serta prioritas ke depannya, pengaturannya menjadi penting dan perlu memberikan asas kepastian dan asas pembentukan,” terang Sugeng.
Sugeng mempersilakan pemda berkompetisi secara sehat untuk menarik banyak investor melalui keleluasaan dalam mengatur urusan pemerintahannya. Ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi daerah yang sederhana dan ramah investasi sesuai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Di akhir sambutannya, Sugeng mengingatkan para peserta Diklat agar semakin meningkatkan kompetensinya dalam menyusun Perda dan Perkada. Dengan demikian, penyusunan itu sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan yang baik, serta selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tak hanya itu, penyusunan regulasi juga perlu menaati serangkaian proses pembentukan dengan komitmen yang kuat, konsisten, dan transparan.
