Redaksi 
“Subsidi BBM kepada nelayan hingga 60 Gross Ton, dan jaminan suplai BBM, sangat dibutuhkan untuk memutar roda perekonomian yang sedang terseok-seok,” lanjut Siswaryudi Heru.
Saat ini, dikatakan Siswaryudi Heru yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Perdagangan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Wakomtap Perdag KADIN), di kalangan nelayan kecil, ketersediaan solar sangat minim, dan sulit diperoleh.
“Saat ini, solar mahal. Sehingga, operasional sangat tinggi,” ujarnya.
Siswaryudi Heru juga meminta agar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) hendaknya dibuat maksimal 3 persen saja. Sebab, jika tarif PNBP lebih tinggi lagi, akan berimbas pada biaya operasional dan penghasilan nelayan yang terus berkurang sangat drastis.
“Jadi, tarif PNBP sebaiknya maksimal 3 persen dari hasil tangkapan kotor,” pinta Siswaryudi Heru.
Dia juga berharap, Pemerintah bisa membantu nelayan dengan tidak membiarkan harga patokan ikan mengikuti mekanisme pasar. Sebab, jika mengikuti mekanisme pasar, pastinya nelayan akan terus menerus menjadi obyek yang sangat dirugikan.
“Dan dalam menentukan harga patokan ikan, jangan dipatok harus mengikuti mekanisme pasar,” harap Siswaryudi Heru.
Dengan harapan-harapan nelayan yang disampaikannya itu, Siswaryudi Heru, juga meminta agar Pemerintah tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang pro nelayan di sepanjang tahun 2023 ini.
“Itulah harapan-harapan kami para nelayan, kiranya di tahun baru ini, di tahun 2023 ini, kondisi kehidupan nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil, kiranya bisa bangkit dan semakin berkonstribusi positif bagi kebangkitan perekonomian Nasional kita,” tandas Siswaryudi Heru. (Egar)
