Fadli berharap penyelenggara layanan, baik instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun instansi vertikal di wilayah Banten memahami dampak akibat pelayanan publik yang buruk bagi masyarakat. Sehingga bisa lebih cermat dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan. “Kerugian keuangan tidak hanya terjadi kepada negara akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Masyarakat juga bisa dirugikan secara langsung akibat layanan yang kurang baik,”Tegas Fadli.

Ombudsman juga memberikan apresiasi kepada penyelenggara layanan, baik instansi daerah juga vertikal, yang telah responsif meningkatkan maupun mengkoreksi layanan sesuai ketentuan sehingga dapat bersama-sama menyelamatkan kerugian masyarakat. “Kami memandang sinergi ini penting dan akan terus kami perkuat demi layanan kepada masyarakat yang lebih baik,”Kata Fadli.

Baca Juga MANTAP…!Bulog Lebak – Pandeglang Luncurkan Program SPHP Selasa, 24 Januari 2023
Mantap...!Bulog Lebak - Pandeglang Luncurkan Program Sphp

Ombudsman Banten pada tahun 2022 menerima 527 keluhan pelayanan publik melalui berbagai kanal pengaduan. Setelah melalui verifikasi formil dan materil, 100 laporan ditindaklanjuti dengan tahapan pemeriksaan dan 74% telah diselesaikan dengan 61% diantaranya disimpulkan telah terjadi maladministrasi.

Substansi laporan terdiri dari pertanahan/agraria (28%), Pendidikan (12%), Layanan Hak Sipil dan Politik (9%), Ketenagakerjaan (6%), Administrasi Kependudukan (6%), dan sisanya layanan desa, kepegawaian, kepolisian, perumahan dan permukiman, pajak, air, perizinan, jaminan sosial, kesehatan, lingkungan hidup, perbankan, kedaruratan, kesejahteraan sosial, koperasi, pengadaan, dan perdagangan.
Berdasarkan catatan Ombudsman Banten, di tahun 2022 bentuk maladministrasi paling banyak (41%) Tidak Memberikan Layanan (tidak ada tanggapan/respon terhadap permohonan layanan). Kemudian Penundaan Berlarut (29%), Penyimpangan Prosedur (15%), dan Ketidakkompetenan (11%), Penyalahgunaan Wewenang (2%), Permintaan Imbalan Uang, Barang, dan Jasa (2%), serta bentuk Maladministrasi lainnya (14%).

Baca Juga Haris Azhar Angkat Bicara Terkait Perkara PT. SSA dengan Supardi dan Istrinya Selasa, 24 Januari 2023
Haris Azhar Angkat Bicara Terkait Perkara Pt. Ssa Dengan Supardi Dan Istrinya

Sementara kluster instansi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman Banten tahun 2022 adalah Kementerian ATR/BPN (23%), Pemerintah Provinsi Banten (14%), Pemerintah Kabupaten Serang (10%), Pemerintah Kabupaten Tangerang (8%), Pemerintah Kabupaten Pandeglang (7%), Pemerintah Kota Serang (6%), Pemerintah Kota Tangsel (5%), Pemerintah Kota Tangerang (5%), Pemerintah Kabupaten Lebak (4%), POLRI (4%), BUMD (3%), BUMN (3%), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (3%), Pemerintah Kota Cilegon (2%), sisanya BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan.