Redaksi 
Kendati demikian, Boyamin berharap laporan ini ditolak Bareskrim Polri. karena jika laporan ini ditolak maka laporan ini bukan tindak pidana.
” Daripada hal ini menjadi perdebatan terus antara pemerintah dan DPR, sudahlah saya mengalah untuk melapor ke polisi sederhananya begitu, sebenarnya laporan ini nanti ke SPKT bikin laporan Polisi, Mudah-mudahan ditolak, karena apa?, kalau ditolak bukan tindak pidana,* tukasnya.
Seperti diketahui, Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (21/3/2023) lalu.
Dalam RDP tersebut salah seorang Anggota komisi III DPR Sarifuddin Suding mempertanyakan PPATK memberikan data dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Padahal menurut Sarifuddin data tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh dilaporkan ke Presiden dan DPR.
Sementara dikesempatan yang sama Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny.K. Harman meminta PPATK menjelaskan dasar hukum ketua Komite TPPU Mahfud MD memperbolehkan menyampaikan dokumen TTPU ke publik.
Bahkan, Arteria Dahlan dalam RDP tersebut ikut menjelaskan tentang hukuman pidana bagi pihak yang telah membocorkan dokumen rahasia dengan ancaman penjara selama empat tahun.
” Sanksinya Pak, setiap orang akan dipidana dengan pidana paling lama empat tahun penjara, ini UU sama Pak, ini serius,” terangnya sembari menunjukan sebuah buku kecil. (Sir)
