Redaksi 
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan, pihaknya berterima kasih pada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang selalu berinovasi demi memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan sebagai dasar dari semua pelayanan publik.
“Program Dukcapil Goes to Campus yang diinisiasi Ditjen Dukcapil akan semakin mempercepat aktivasi IKD di masyarakat Kota Bandung,” kata Wali Kota Yana Mulyana.
Kang Yana, panggilan akrabnya, berharap Dukcapil bersinergi dan berkolaborasi lebih banyak dengan berbagai pihak dan lebih masif lagi bersosialisasi tentang IKD atau Digital ID. “Hal ini agar semua pihak bisa menerima KTP digital dalam proses pelayanan. Sebab, belum tentu, misalnya, pihak perbankan bisa menerima IKD, lantaran boleh jadi belum tersosialisasikan,” kata Kang Yana.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan memberi penghargaan yang tinggi pada Prof. Solehuddin yang tercatat sebagai Rektor ke-10 sejak UPI bernama IKIP Bandung, sekaligus Pimpinan ke-12 Kampus Bumi Siliwangi sejak bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Bandung.
“Apalagi Prof. Solehuddin menargetkan paling tidak bisa di atas 10 ribu mahasiswa UPI mengaktivasi IKD. Ini bisa menjadi rekor nasional,” tukas Dirjen Teguh girang.
Kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang turut hadir, Dirjen Teguh Setyabudi mengakui pelayanan Dinas Dukcapil Kota Bandung yang berkinerja luar biasa dan bisa dicontoh daerah lainnya.
Menurut Teguh, setiap hari Dukcapil Kemendagri semakin terkonfirmasi sebagai backbone dan menjadi kunci pelayanan publik. “Sebab Dukcapil menjadi tulang punggung segala layanan digital pemerintah dan swasta. Dukcapil Goes to Campus merupakan langkah yang bakal terus kami galakkan sebagai sarana memuluskan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo,” tutur Teguh menjelaskan.
Terkait sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak tentang IKD, Dirjen Teguh menjelaskan, Dukcapil sudah melakukan pembahasan secara maraton dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar sektor perbankan bisa menerima penggunaan IKD dalam proses bisnis di bank swasta dan terlebih lagi bank pemerintah.
“Memang betul kemajuan digitalisasi harus diimbangi dengan reformasi regulasi pula. Ke depan IKD akan terkoneksi dan terintegrasi sehingga masyarakat bisa mengurus berbagai layanan publik dengan single sign on dalam satu genggaman di smartphone kita masing-masing,” demikian Dirjen Teguh Setyabudi memberikan pencerahan. “Bahkan, Dukcapil terus mengembangkan aplikasi IKD agar tidak hanya bisa diakses sistem operasi Android tetapi juga IoS di iPhone.” Dukcapil. (Aang)
