TeropongIstana.com,Bandung – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar Masjuno memimpin langsung Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat didampingi Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial, Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan BMN serta diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap Satuan Kerja di Wilayah Jawa Barat melalui sambungan Virtual Aplikasi Zoom (Selasa, 01/10/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Masjuno menyampaikan arahan terkait Pelaksanaan Anggaran dalam menghadapi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam waktu dekat mengingat Jawa Barat ditetapkan sebagai Sampling Pemeriksaan selain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.

Hal yang disampaikan Masjuno, sesuai dengan Arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, bahwa Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkumham T.A 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024, sehingga Kanwil Jabar dan UPT di bawahnya harus dan wajib mempersiapkan data dukungnya dengan baik, serta mengantisipasi temuan berulang atas hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.

Iklan

Selain arahan, Masjuno menyampaikan beberapa masukan kepada jajarannya yang perlu diperhatikan pada saat pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan supaya Pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Baca JugaDoa Bangsa Aktifkan Wakaf Produktif di Kota BogorSabtu, 28 September 2024
Doa Bangsa Aktifkan Wakaf Produktif di Kota Bogor

Pada kesempatan yang sama, Masjuno mengapresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Jabar beserta jajarannya atas capaian yang membanggakan yaitu : 1. Penghargaan Kantor Wilayah DJPb Jawa Barat dengan Kategori Kinerja Terbaik dengan Nilai IKPA 100 (Sempurna) Tahun Anggaran 2023, yang diraih oleh :

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (408732)