Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – RASA keadilan masyarakat memang sulit diukur. Tapi rasa keadilan itu bisa dirasakan masyarakat ketika menyaksikan sendiri berbagai ketimpangan vonis hakim.
Misalnya, vonis terhadap seorang maling ayam yang begitu berat, bahkan maling tersebut sempat dikeroyok massa. Tapi, vonis terhadap koruptor yang jelas-jelas merugikan negara ternyata sangat ringan. Apapun alasan di balik jatuhnya vonis ringan itu, jelas vonis tersebut telah mengusik rasa keadilan masyarakat.
Memang, dalam perkara pidana sistem hukum kita tidak boleh ada analogi. Tidak boleh membandingkan satu perkara pidana dengan perkara pidana lain, namun ujung dari perkara itu adalah vonis yang justru saat ini menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap sebuah perkara. Jika proses persidangan perkara merupakan upaya penegakan hukum sebagaimana jamak diketahui publik, maka semestinya ujung penegakan hukum itu bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Bukan semata memenuhi rasa keadilan subjektif hakim yang memutuskan perkara.
Sebab, sebagaimana Amartya Sen (2009), sang peraih Nobel bidang ekonomi, pernah menyatakan, bahwa rasa keadilan itu bukan cuma ada di dalam ruang sidang. Tapi rasa keadilan juga ada dalam sanubari masyarakat yang berada di luar ruang sidang.
Namun demikian, argumen Sen itu sering dibantah mereka yang mengklaim diri sebagai para ‘Aktor Penegak Hukum’, yakni hakim, jaksa, bahkan advokat sekalipun. Bahwa tidak mungkin vonis persidangan itu harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sebab masyarakat itu bersifat umum, sedangkan mereka yang menyidangkan sebuah perkara sudah dianggap punya kompetensi khusus di bidang hukum. Dan jalan mencari keadilan semata-mata hanya melalui penegakan hukum, yaitu proses persidangan.
