Redaksi 
Akan tetapi, pembelaan diri para aktor itu ternyata runtuh dengan sendirinya ketika menghadapi fakta yang merusak citra penegakan hukum. Seperti jual-beli perkara, mafia peradilan, mafia kasus, interkoneksi oknum aktor penegak hukum. Kenyataan ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi rendah. Ujungnya, masyarakat kerap mempertanyakan vonis majelis hakim terhadap sebuah perkara pidana.
Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan itulah tiba-tiba muncul kasus Korupsi Timah ini. Bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Bukan cuma dugaan itu saja, para terdakwa juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara sebesar Rp300,003 triliun terbukti.
Kontroversinya kemudian, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dan terdakwa lainnya lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Wajar jika lantas menimbulkan kritik tajam dari masyarakat, yang merasa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.
Harvey Moeis dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Harvey dengan 12 tahun penjara.
Ketua majelis hakim, menganggap tuntutan tersebut terlalu berat. Hakim berpendapat bahwa Harvey tidak berperan besar dalam kerja sama sewa smelter antara PT Timah dan lima perusahaan swasta lainnya. Pendapat ini jelas melukai nalar masyarakat.
Jika terpidana tidak berperan besar dalam kerja sama itu, lalu peran apa yang dimainkan terpidana? Sementara, di berbagai media telah disebut ada peran terpidana dalam kerja sama terkait.
Tampaknya, tanpa transparansi utuh di balik argumen vonis perkara ini, maka masyarakat tetap akan merasa rasa keadilannya terlukai. Lagipula, transparansi utuh terhadap perkara ini sesungguhnya dibutuhkan untuk melakukan pembenahan tata kelola timah di masa mendatang. Wallahu’ alam bisawab!
