Redaksi 
Jika rotasi dilakukan, para kepala daerah terpilih ini tidak bisa memutasi kepala dinas yang bukan pilihannya itu selama beberapa tahun ke depan.
Apalagi, kata Dede, kepala daerah terpilih membutuhkan kepala dinas yang sejalan dengannya untuk menjalankan visi misi.
“Banyak wilayah yang kemudian mereka khawatir kalau misalnya sudah terjadi rotasi, maka itu kan tidak boleh dipindahkan lagi selama beberapa tahun, dua tahun kalau tidak salah,” kata Dede.
Lalu, Dede membeberkan, para kepala dinas ini bisa saja sudah memiliki komitmen dengan si pj kepala daerah yang merotasinya. Dia mengingatkan bahwa kepala dinas dibutuhkan para kepala daerah terpilih untuk melaksanakan janji kampanyenya.
“Kepala daerah terpilih, untuk dia begitu masuk, dia itu harus laksanakan visi misi atau janji kampanye. Untuk janji kampanye itu butuh dinas-dinas tadi, kepala dinas. Tentunya dia punya hak nanti untuk melakukan rotasi. Dia akan pilih calon-calon kepala dinas yang bisa melaksanakan tugasnya,” paparnya.
Sementara itu, Dede menyebut ada saja kepala dinas yang dipilih si pj ini yang sebenarnya tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih.
“Saya kemarin dapat kontak dari beberapa kepala daerah terpilih, ‘Kang, ini gimana ya kok pj lakukan rotasi besar-besaran di dinas’. Sementara kan kita juga memahami di dalam pemilihan kemarin, itu ada yang pro ke sini, pro ke situ,” jelas Dede.
“Itulah yang sebabkan akhirnya ketika nanti kepala daerah yang baru dilantik, dia akibatnya tidak bisa lakukan pergeseran mutasi jabatan karena slotnya sudah ditempati orang. Dari Aceh, Sulawesi, sekjen saya juga sampaikan,” tutupnya,
