Menurut Mukhsin, masyarakat banyak menaruh harapan terhadap program PTSL ini bisa dinikmati dan dirasakan oleh mereka, dengan demikian. Kata Mukhsin Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang harus segera gerak cepat memanggil pihak terkait yang memang merugikan masyarakat.

“Itu hak warga untuk menanyakan kepada BPN maupun meminta Kejakssaan agar mengusut dugaan pungli pengurusan program PTSL di Teluk Naga agar bisa dirasakan, ” jelas Mukhsin.

Baca Juga FKIP UIA Gelar Seminar Internasional Masa Depan Guru Bimbingan Konseling Cerah Sabtu, 11 Januari 2025
Fkip Uia Gelar Seminar Internasional Masa Depan Guru Bimbingan Konseling Cerah

Informasi yang didapat kata Mukhsin, pungutan pembuatan program PTSL tersebut bervariasi, kata Mukhsin untuk nilainya ada yang 300 ribu, 150 ribu, 500 ribu bahkan 800 ribu. Untuk itu, kata Mukhsin, pihaknya akan mengawal keluhan masyarakat ini agar bisa terang benderang dan bisa mengembalikan hak masyarakat.

“Tentu saya akan kawal kasus ini agar hak masyarakat bisa dikembalikan termasuk program PTSL gratis di Desa Tanjung Karang, Teluk Naga. Saya akan minta BPN Kabupaten Tangerang untuk menyelesaikan persoalan ini, ” tutup Mukhsin.

Baca Juga Kementerian ATR BPN Sambut Baik Program Jaksa Peduli Sertifikat Rumah Ibadah Sabtu, 11 Januari 2025
Kementerian Atr Bpn Sambut Baik Program Jaksa Peduli Sertifikat Rumah Ibadah

Sementara itu, awak media masih berupaya untuk mengkonfirmasi Kepala Desa Tanjung Karang dan pihak BPN Kabupaten Tangerang.