Kebijakan Bahlil untuk menggejot lifting minyak dan produksi batubara mencederai terhadap komitmen Prabowo,” tegas Fahmi.

Terlebih, DPR menginisiasi memberikan konsesi tambang untuk perguruan tinggi, UKM dan ormas keagamaan. Hal ini pandangannya bertentangan dengan program Prabowo Subianto.

“Inisiatif DPR untuk memberi konsesi pertambangan kepada Perguruan Tinggi juga bertentangan dengan komitmen Prabowo karena menggenjot produksi energi kotor batubara,” ucapnya.

“Kalau Prabowo membiarkan Kebijakan Bahlil dan DPR berlanjut, maka komitmen Prabowo tidak lebih sekadar omon-omon belaka,” tandasnya.

(BM).