Bongkar: Pemerintah Tak Serius Menindak Tegas Aktor Pemagaran Laut

Ketidakseriusan ungkap aktor penerbitan SHM dan SHGB

Selain ketidakseriusan dan ketidaktegasan Menteri KP dalam mengungkap dan menindak pelaku pemagaran laut, ketidakseriusan dan ketidaktegasan Menteri ATR/BPN dalam mengungkap aktor pelaku baik di tingkat pemerintah desa maupun aktor pelaku di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di perairan laut Kabupaten Tangerang.

Baca Juga Murah dan Enak, Pecak Raja Nusantara Buka Cabang ke-3 di Tangerang Sabtu, 25 Januari 2025

“Telah terang dan jelas SHM dan SHGB ini terdapat di Desa Kohod dan diduga melibatkan aparatur desa setempat serta Kantor Pertanahan Tangerang, hingga sertifikat tersebut diterbitkan,” kata Susan.

“Atas terbitnya SHM dan HGB tersebut, seharusnya pihak penegak hukum baik Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, bahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di ATR/BPN dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas hal tersebut. Bahkan sudah ada pengakuan dari warga yang namanya dicatut sebagai salah satu pemilik dari sertipikat hak atas tanah di laut tersebut,” sambung dia.

Baca Juga Dinamika Internal Usai, ALB Berharap Semua Kadin Bersatu Membangun Masa Depan Lebih Baik Sabtu, 25 Januari 2025

Menurut Susan, pencatutan nama adalah kejahatan serius dan harus diungkap dan ditindak oleh penegak hukum, karena hal tersebut merupakan tindakan pidana. Akan tetapi hingga sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait siapa pihak pelaku penerbitan SHM dan SHGB ini.

“Proses ini harus dibuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada pihak yang diduga dilindungi atas kejahatan hukum ini,” tutur Susan.

Baca Juga Ambu Anne Mangkir Dipanggilan Kejari Dugaan Gratifikasi Sabtu, 25 Januari 2025