Teropongistana.com BANDUNG  –  Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin memberikan kendaraan Khusus (Ransus) Maung keppada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima secara resmi kendaraan khusus (Ransus) Maung dari Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dalam acara serah terima di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/3/2025).

Penyerahan Ransus Maung ini merupakan bagian dari pengadaan 4.000 unit kendaraan operasional oleh Kementerian Pertahanan untuk memperkuat mobilitas TNI dan Polri. Pada tahap kedua ini, sebanyak 700 unit diserahkan kepada TNI dan Polri, termasuk kepada TNI AD yang akan menggunakannya dalam berbagai operasi untuk menjaga kedaulatan negara.

Baca JugaKomisi II DPR RI Panggil KPU Terkait PSU Besok, Ada ApaRabu, 26 Februari 2025
Komisi II DPR RI Panggil KPU Terkait PSU Besok, Ada Apa

Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Iklan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa penyerahan kendaraan ini merupakan wujud nyata pemanfaatan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat untuk pemenuhan alutsista guna memperkuat TNI dan Polri.

Baca JugaMunaslub Terus Bergulir, Bahlil Digugat Kader GolkarRabu, 26 Februari 2025
Munaslub Terus Bergulir, Bahlil Digugat Kader Golkar Teropongistana.com Jakarta - Ketua DPRP Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golkar, Henry Andrew George Wairara menggugat keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang dinilai melakukan pergantian secara sepihak. Keputusan pergantian tersebut tertuang dalam surat nomor: B-543/DPP/GOLKAR/II/2025 tanggal 8 Februari 2025 perihal penetapan pergantian pimpinan DPRP Provinsi Papua Barat Daya. "Kami hari ini mendaftarkan permohonan pembatalan surat DPP nomor 543 tanggal 8 Februari 2025 yang membatalkan klien kami Pak Henry Wairara sebagai ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Surat tersebut diterbitkan tanpa prosedur yang benar yaitu usulan dari DPD I sebagaimana diatur dalam keputusan Rapimnas tahun 2013," ujar M. Alberto Soniwura, kuasa hukum Henry A.G Wairara kepada wartawan di Mahkamah Partai Golkar, Rabu 26 Februari 2025. Alberto menegaskan, landasan hukum dari penunjukan Henry sebagai Ketua DPRP Papua Barat Daya sesuai dengan keputusan Partai Golkar.  Menurut Alberto, klien nya telah ditetapkan sebagai ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya sejak tanggal 31 Oktober 2025 melalui surat DPP nomor: B-447/DPP/GOLKAR/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024. Meski pergantian jabatan publik sebagai hak partai politik, namun gugatan kubu Henry juga dilandaskan kepada asas konstitusional, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dimuat dalam putusan MK Nomor: 33/PUI-XX/2022. Pergantian pimpinan DPRP meskipun menjadi hak partai politik tetapi harus dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja bukan pertimbangan subjektif. "Tidak pernah ada teguran atau evaluasi kinerja oleh partai Golkar. Padahal MK sudah menegaskan pimpinan DPRD itu meskipun hak partai politik tetapi pergantiannya harus berdasarkan evaluasi kinerja bukan like or dislike," tegas Alberto. Terakhir, Alberto menegaskan langkah yang ditempuh ini, sebagai hak-hak konstitusional dari kliennya, yang juga dipilih berdasarkan amanah masyarakat melalui pemilihan langsung. "Jadi menurut kami ini jelas perbuatan sewenang-wenang terhadap klien kami, dan kami tegas menyatakan akan menggugat untuk mempertahankan hak hak klien kami,” tandasnya. Gugatan yang diajukan tersebut diterima pada kepaniteraan Mahkamah Partai Golkar dan diberi tanda terima, kemudian puluhan kader Golkar Papua Barat Daya meninggalkan DPP Partai Golkar.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung operasional TNI dan Polri sebagai pengawal kedaulatan negara.

Kendaraan ini akan digunakan mulai dari tingkat pusat hingga ke desa-desa, termasuk oleh Babinsa dan Babinkamtibmas,” ujar Menhan.

Baca JugaGAMKI Jakarta Usung Christian Hutabarat sebagai Ketua Baru, Siap Bersinergi dengan PemerintahRabu, 26 Februari 2025
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah sukses menyelenggarakan Konferensi Daerah (Konferda) GAMKI DKJ pada Sabtu, 22 Februari 2025.