Teropongistana.com JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) komitmen untuk mendukumg pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mensukseskan programya. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan mandat dari Kongres VI Demokrat di Jakarta, 24-25 Februari 2025 yang harus dijalankan.

Dalam isi pidato Ketua Umum terpilih Partai Demokrat periode 2025-2030 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa partai Demokrat akan all out dan all in. Hal ini sebagai bagian dari koalisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca JugaBulog Jemput Gabah Petani dengan Harga TinggiKamis, 27 Februari 2025
Bulog Jemput Gabah Petani dengan Harga Tinggi

“Amanat Ketum AHY dalam Kongres akan kita jalankan, Demokrat se-Jawa Barat akan tegak lurus,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto, Minggu (2/3/2025).

Iklan

Anton menyebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama 27 DPC se-Jawa Barat untuk melaksanakan keputusan kongres tersebut. Terlebih lagi kata Anton, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya telah menyatakan bahwa AHY sebagai Menko diberi mandat untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

Baca JugaMentan Amran Tinjau Progres Cetak Sawah di WanamKamis, 27 Februari 2025
Mentan Amran Tinjau Progres Cetak Sawah di Wanam Teropongistana.com Merauke – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau langsung progres pembangunan lahan cetak sawah di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Kamis (27/2/2025). Kunjungan ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Syafrie Syamsuddin, Wakil KASAD, Kasum TNI, serta jajaran lainnya. Ini merupakan pertama kalinya Menkeu melihat langsung kawasan lumbung pangan baru yang tengah dikembangkan di Papua Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran memaparkan perkembangan proyek cetak sawah nasional seluas 1 juta hektare yang terus dipercepat. Sejak kembali menjabat, ia telah mengalokasikan anggaran besar melalui program Optimasi Lahan Rawa (Oplah) dan Ekstensifikasi Lahan Cetak Sawah guna meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 15 triliun untuk mendukung swasembada pangan, termasuk percepatan cetak sawah di wilayah strategis seperti Merauke. Pada awal tahun 2025, pemerintah mentargetkan 100.000 hektare cetak sawah baru, ditambah 300.000 hektare optimasi lahan secara nasional. Salah satu lokasi utama pelaksanaannya adalah Kabupaten Merauke. Saat ini, dari potensi 1,2 juta hektare lahan pertanian di Merauke, telah dilakukan optimasi lahan seluas 40.000 hektare yang memungkinkan peningkatan indeks tanam menjadi 2-3 kali setahun. Produktivitas rata-rata pun naik menjadi 6-7 ton per hektare, berkat optimalisasi lahan dan perbaikan irigasi. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa proyek ini berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mentan Amran menambahkan , keberhasilan ini juga dukungan dari modernisasi pertanian di Merauke “Alsintan dalam jumlah yang besar secara bertahap mengelola lahan disini, juga bantuan benih unggul, pupuk subsidi serta BBM bersubsidi pertanian,” jelasnya. Selain mendorong produksi pangan, proyek cetak sawah ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Melalui program Brigade Pangan yang diinisiasi oleh Mentan Amran, banyak anak muda Papua kini memperoleh penghasilan hingga Rp 20 juta per bulan, menjadikan sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda di Papua Selatan. “Warga Papua Selatan sangat antusias dengan Brigade Pangan karena manfaatnya sudah mereka rasakan langsung,” kata Mentan Amran. “Ke depan, Wanam akan kita siapkan menjadi salah satu lumbung pangan terbesar, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia. Dengan modernisasi pertanian dan tata kelola irigasi yang baik, lahan ini akan semakin produktif dan menyejahterakan masyarakat.” Menkeu Sri Mulyani turut meninjau langsung lahan yang tengah dikembangkan, sementara Mentan Amran menegaskan bahwa dukungan anggaran negara untuk cetak sawah dan irigasi merupakan faktor kunci dalam percepatan proyek ini. “Di Merauke, sudah ada lahan opla yang bisa panen dua kali setahun, selanjutnya cetak sawah kita kejar, ini pertanda baik. Kita akan percepat agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan. Lahan ini adalah masa depan pangan Indonesia, bahkan dunia,” pungkas Mentan Amran.

“Kami optimistis dan sangat apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Presiden (Prabowo) kepada Ketum AHY dan Partai Demokrat. Kami harus menjaga kepercayaan itu dengan komitmen nyata,” ucap Politisi Demokrat asal Jawa Barat tersebut.

Untuk diketahui, dalam pidatonya Ketua AHY menegaskan komitmen penuh Partai Demokrat dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam pidatonya saat menutup Kongres VI Partai Demokrat 2025.

Baca JugaMalu Banget Cuy.. ! Disertasi Bahlil Terbukti Curang dan Harus DiulangKamis, 27 Februari 2025
Malu Banget Cuy.. ! Disertasi Bahlil Terbukti Curang dan Harus Diulang Teropongistana.com Jakarta - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) telah melakukan sidang etik, kelanjutan dari langkah membekukan gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hasilnya, ditemukan empat pelanggaran, dua di antaranya, konflik kepentingan dan perlakuan khusus dalam proses akademik. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan menyebut hasil sidang etik ini merupakan contoh buruk seorang politisi dan pejabat publik. “Ini tentu jadi preseden buruk bagi seorang penyelenggara negara, apalagi seorang menteri yang sekarang menjabat. Bukan satu hal yang bisa dibanggakan, bahkan jadi contoh buruk bagi para praktisi, politisi,” kata Edi saat dihubungi Inilah.com, Rabu (26/2/2025). Edi menilai temuan DGB UI tersebut juga menunjukan Ketua Umum Partai Golkar memang memperoleh perlakuan istimewa, sebagaimana kecurigaan publik selama ini. Asal tahu saja, kasus gelar doktor Bahlil Lahadalia bermula dari dugaan plagiarisme, penggunaan jurnal predator, dan durasi studi yang dinilai tidak wajar. Edi menambahkan, hal ini juga memengaruhi ke siapapun yang hendak studi lanjut di perguruan tinggi. “Karena telah menggunakan posisi yang ia miliki untuk memperlancar studinya,” ujarnya menuturkan. Dalam dokumen risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025, tertulis bahwa DGB UI telah melalukan investigasi mendalam dengan penuh kehati-hatian. DGB UI juga mewawancarai berbagai pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, serta pejabat akademik terkait. Hasilnya ditemukan empat pelanggaran oleh Bahlil. Pertama, ketidakjujuran dalam pengambilan data. Disebutkan data penelitian disertasi diperoleh tanpa izin narasumber dan tidak transparan dalam penggunaannya. Kedua, pelanggaran standar akademik, Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Ketiga, perlakuan khusus dalam proses akademik. Disebut Bahlil mendapat keistimewaan mulai dari pembimbingan hingga kelulusan, termasuk perubahan penguji secara mendadak. Dan terakhir, ada konflik kepentingan. Dijelaskan promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara. Atas temuan ini, DGB UI memberikan sanksi pembatalan disertasi dan wajib menulis ulang dengan topik baru sesuai standar akademik UI. Turut juga ada teguran keras, larangan mengajar hingga penundaan kenaikan pangkat bagi promotor, kopromotor dan pimpinan program studi. Di poin implikasi dan langkah lanjutan, surat itu menuliskan bahwa kasus gelar doktor Bahlil telah mencoreng reputasi kampus. Diharapkan Rektor UI menindaklanjuti rekomendasi sanksi.