Cegah Korupsi Dana Desa, Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kemendes

Pada kesempatan tersebut, Mendes turut menyampaikan kepada Jaksa Agung mengenai dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa waktu terakhir, di antaranya oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk judi daring dan website fiktif.

“Tadi kami juga bicarakan minta ini disupervisi atau didalami oleh pihak kejaksaan sehingga ada efek jera para oknum kepala desa itu tidak mengulangi dan yang belum melakukan itu jangan sampai melakukan,” tutur Yandri.

Bekasi- Gerak 08 Jawa Barat Davit Nugroho menyampaikan, keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Davit begitu ia disapa berharap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dapat diusut tuntas dan transparan. “Kami prihatin terhadap kasus korupsi yang saat ini terjadi di Pertamina, harus diusut sampai tuntas dan transparan dengan hukuman yang tegas dan membuat efek jera,” jelas David kepada awak media di Jakarta, Jumat,(8/3/2025) Lebih lanjut, Davit menekankan, adanya pembenahan sistem dan pengawasan control di internal perusahaan pelat merah usai mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. “Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung) praktek korupsi ini telah terjadi sejak 2018 artinya pengawasan di dalam sangat lemah, mudah kecolongan. Ini menjadi acuan bersama untuk segera membenahi sistem dan pengawasan control di dalam,” tutur Davit. Tak hanya itu, Davit juga mendorong, semua perusahaan pelat merah untuk melakukan bersih-bersih dari praktek korupsi. Hal ini, tegas Davit, sesuai instruksi dan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus menjadi pilar utama. “Harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi. pentingnya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya lantaran tindakan koruptif telah menyebabkan ketidak majuan bangsa Indonesia,” beber dia. Davit juga menegaskan, bahwa tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini. “Tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini,” pungkasnya.

Menurut dia, Kemendes PDT hanya bisa mengevaluasi penggunaan dana desa dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan kebocoran. Proses hukum atas dugaan itu selanjutnya diserahkan kepada pihak berwenang.

“Inti pokoknya, kami mohon support (dukungan) semua aparat penegak hukum karena bagaimanapun kami hanya bisa menyampaikan temuan-temuan, tapi yang bisa memproses atau mendalami fakta-fakta itu adalah aparat,” tutup Mendes.

Baca Juga