Redaksi 
Teropongistana.com, Jakarta – Pengamat Kehutanan, Mukhsin Nasir meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-red) untuk melakukan audit Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait kebijakannya memasukkan sejumlah kader PSI ke dalam struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry And other Land Use( FOLU) Net Sink 2030. Karena, kata Mukhsin, publik perlu mengetahui berapa jumlah penggunaan anggaran dana FOLU dari lembaga donor atau negara mitra.
“Informasi yang beredar, disebutkan adanya keterlibatan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi FOLU yang dibiayai oleh donor. Ini perlu adanya Audit dari BPK agar penggunaan anggarannya bisa tepat sasaran dan digunakan oleh pejabat yang memiliki pengalaman yang mempuni dibidangnya bukan hanya kedekatan atau titipan (nepotisme),” kata Pengamat Kehutanan Mukhsin Nasir di Jakarta, Kamis (13/3/2025)
Pria berbadan kecil tersebut menjelaskan bahwa Kemhut perlu menjaga nama baik Indonesia dimata negara sahabat terutama yang akan membantu Indonesia dalam kegiatan FOLU. Selain itu, kata Mukhsin, untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan publik terhadap penyalurannya yang tidak proporsional.
“Jangan sampai tujuan dibentuknya FOLU ini mencederai wibawa negara indonesia untuk kepentingan kementerian kehutanan sebagai lembaga negara dan mempengaruhi nama baik Presiden Prabowo dimata dunia,” tegas Mukhsin.
Sebelumnya, Mukhsin juga berkomentar bahwa pengangkatan kader PSI di Kemenhut menimbulkan kritik dan kemelut berkepanjangan. Maka, kata Mukhsin Presiden Prabowo Subianto diminta mencopot Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan ((Menhut).
Munculnya berbagai kritik di media tentang kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan tamparan Presiden Prabowo. Kinerja Menteri Raja Juli Antoni dianggap hanya membawa misi kepentingan partai PSI di Kementerian Kehutanan,” ujar Mukhsin Nasir yang juga Sekjen MataHukum.
