Pengamat Dukung BPK Audit Anggaran FOLU Di Kemenhut

Dia menyatakan, tindakan Menteri Raja Juli inilah menjadi pemicu hebohnya pemberitaan di media, sebab jumlah jabatan di Kementerian Kehutanan menjadi jabatan titipan dari orang-orang partai PSI.

“Polemik yang terjadi saat ini adalah gambaran kinerja Menteri Raja Juli di mana publik buruk. Ini jelas akan mengganggu kinerja Kementerian Kehutanan yang dinakhodai Raja Juli,” ucap Mukhsin.

Teropongistana.com Medan – Sejumlah Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Melalui Surat Dumas Ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Atas Dugaan Pemerasan Dalam Proses Penempatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Tahun 2024, Laporan Tersebut Diajukan Pada Senin (10/3) Siang Adanya Praktik Pungutan Liar (Pungli) Terhadap Sejumlah Guru Honorer Yang Telah Lulus Seleksi Pppk 2024. Dalam Keterangannya Kepada Awak Media, Koordinator Amp2K Pajarur Rohman, Menjelaskan Bahwa Laporan Ini Merupakan Bentuk Social Control Yang Di Lakukan Oleh Mahasiswa Terkait Adanya Dugaan Kepala Dinas Pendidikan Melakukan Pengutipan Uang Untuk Penempatan Guru Pppk 2024. &Amp;Quot;Dari Informasi Yang Kami Dapat Di Lapangan Bahwa Sejumlah Oknum Di Dinas Pendidikan Madina Meminta Sejumlah Uang Kepada Guru Honorer Sebagai Syarat Agar Mereka Bisa Mendapatkan Lokasi Penempatan Yang Diinginkan. Ini Jelas Merupakan Bentuk Pemerasan Dan Melanggar Hukum,” Tegas Aktivis Pmii Tersebut. Menurut Amp2K, Praktik Pungli Ini Diduga Melibatkan Pejabat Tinggi Di Pemkab Madina Khususnya Di Lingkungan Dinas Pendidikan Di Duga Telah Berlangsung Secara Sistematis Issue Yang Berkembang Kami Duga Kuat Para Guru Diminta Untuk Menyerahkan Uang Dalam Jumlah Yang Bervariasi, Mulai Dari Rp15.000.000 Hingga Rp35.000.000, Tergantung Lokasi Penempatan Yang Diinginkan. Kami Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut Untuk Segera Melakukan Penyelidikan Atas Dugaan Pemerasan Tersebut Dan Mengambil Tindakan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Terlibat. Jangan Sampai Kasus Seperti Ini Dibiarkan Berlarut-Larut, Karena Akan Merusak Integritas Sistem Pendidikan Di Daerah,” Tambah Pajar.

Menurut Mukhsin, kinerja pencapaian Menteri Raja Juli pun akan menghambat program Presiden Prabowo dalam membangun kemajuan Kementerian Kehutanan, termasuk program Presiden Prabowo tata kelola kehutanan yang melibatkan sejumlah instansi terkait dalam satuan tugas atau satgas.

“Para kader kader titipan Menteri Kehutanan Raja Juli saat inipun dinilai tidak memiliki kapasitas kemampuan tentang kehutanan. Hal inipun akan menjadi persoalan besar di Kementerian Kehutanan kedepan.

Pungli Program Ptsl Di Desa Curug Bitung Lebak

“Maka sebaiknya Presiden Prabowo segera copot Menteri Raja Juli dan Presiden segera menunjuk Menteri Kehutanan yang mumpuni memiliki pengetahuan secara teknis dan berpengalaman cukup agar mampu membawa Kementerian Kehutanan sebagaimana yang di harapkan dalam kabinet pemerintahan presiden Prabowo sebagai Presiden harapan rakyat,” tutur Mukhsin Nasir.

Menhut Diduga Nepotisme

Gerak 08 Minta Polda Sumatra Utara Tangkap Diduga Oknum Kepala Desa Yang Terlibat Tambang Emas Ilegal Teropongistana.com Jakarta - Adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, Sangat Menjadi Sorotan. Terkesan Yang Punya Wewenang Juga Juga Tutup Mata, 10 Maret 2025. Informasi Dihimpun Diduga Oknum Kepala Desa Ikut Main Tambang Emas Ilegal Di Daerahnya. Pengolahan Tambang Emas Ilegal Sangatlah Berbahaya Sebab Memakai Bahan Kimia Berbahaya Yakni Merkuri. Seperti Disampaikan Rizki Gerak 08 Menyayangkan Sikap Aparat Penegak Hukum ( Aph) Yang Berdiam Diri. Panyabungan, Sabtu, (12/03/2054). &Amp;Quot;Tidakah Kalian Yang Memiliki Uang Banyak Pernah Berpikir Dampak Yang Kalian Lakukan. Kepada Aph Juga Berhenti Berdiam Diri Tidak Berbuat Untuk Menghentikan Semua Pengrusakan Lingkungan Ini. Atau Kah Ada Dari Kalian Yang Ikut Terlibat Sehingga Sungkan Bertindak, Berkolusi Dengan Oknum Pelaku Kejahatan Lingkungan&Amp;Quot; Jelasnya Dia Juga Meminta Aph Segera Tertibkan Peti Itu Serta Pengolahannya. Dampak Wajib Dipikirkan Bukan Kaya Sesaat Anak Cucu Berdampak. &Amp;Quot; Kami Minta Kepada Polda Sumatra Utara Segera Melakukan Penangkapan Kepada Oknum-Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Persekongkolan Dengan Bos Tambang Emas Ilegal. Bahkan Kegiatan Tambang Tersebut Sering Makan Korban Salah Satunya Seorang Wartawan Lesmana Helawa Yang Menjadi Korban Yang Sampai Saat Ini Belum Mendapatkan Keadilan.

Di tempat yang sama, Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar membenarkan bahwa seandainya dalam pengangkatan kader PSI di Kemenhut dilakukan dengan cara-cara nepotisme dan merugikan negara. Kata Fickar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bisa dipidana.

“Menteri Raja Juli Antoni jika melakukan nepotisme dan merugikan negara bisa dipidana,” jelas Fickar.

Baca JugaAyep Zaki, Tak Ada Alasan Kepala Daerah Menolak Program PresidenSenin, 10 Maret 2025

Ayep Zaki, Tak Ada Alasan Kepala Daerah Menolak Program Presiden Teropongistana.com Sukabumi - Walikota Sukabumi Ayep Zaki Menegaskan, Seluruh Kepala Daerah Se Indonesia Bukan Hanya Harus Mendukung Semua Program Presiden Prabowo, Tapi Juga Harus Mampu Menerjemahkan Program-Program Tersebut Agar Terlaksana Dengan Baik. “Tak Ada Alasan Para Kepala Daerah Menolak Atau Tidak Sejalan Dengan Pemerintah Pusat Dibawah Komando Pak Prabowo. Karena Semua Program Besar Pak Prabowo Yang Antara Lain Tercermin Dalam Asta Cita Sangat Penting Untuk Diwujudkan Dalam Menyongsong Indonesia Emas,” Katanya Kepada Pers Di Sukabumi, Senin (10/3). Dia Diminta Pendapatnya Terkait Pernyataan Direktur Citra Komunikasi Lsi Denny Ja Yang Menilai Presiden Prabowo Seperti Bekerja Sendirian, Tak Ada Dukungan Tegas Dari Sesama Penyelenggara Negara, Salah Satunya Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (Mbg), Efisiensi Anggaran, Ketahanan Pangan Dan Lain-Lain. Menurut Ayep, Seluruh Program Besar Prabowo Sangat Bagus, Rasional Dan Bisa Dieksekusi. Dia Mencontohkan Program Efisiensi Anggaran. Dalam Hitungan Yang Sudah Mulai Diterapkan Di Kota Sukabumi, Terdapat Penghematan Rp 20 Miliyar Per Tahun Setelah Dilakukan Aneka Efisiensi Pada Pos-Pos Yang Tidak Terlalu Penting. “Jadi, Ide Besar Pak Prabowo Itu Sangat Masuk Akal Ditengah Kondisi Kesulitan Keuangan Negara Saat Ini. Kalau Saja Seluruh Kepala Daerah Melakukan Efisiensi Yang Sama, Bisa Dibayangkan Berapa Ratus Triliun Anggaran Negara Yang Bisa Dihemat Dan Dialihkan Kepada Pos Yang Lebih Penting Dan Mendesak,” Jelasnya. Begitu Pun, Kata Ayep, Program Mbg Yang Sedang Ditunggu Seluruh Rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Program Ini Bukan Saja Bertujuan Meningkatkan Kualitas Surmber Daya Manusia Indonesia Kedepan Melalui Makan Bergizi, Tapi Juga Akan Sangat Membantu Meringatkan Beban Rakyat, Khususnya Warga Tidak Mampu Yang Sangat Besar. Ayep Juga Mendukung Program Ketahanan Pangan Yang Digagas Prabowo. Menurut Dia, Program Ini Sangat Penting Agar Indonesia Tidak Terus Menerus Bergantung Kepaa Asing, Yang Pada Saatnya Bukan Mustahil Akan Berujung Pada Ancaman Kedaulatan Negara. Dalam Pandangan Ayep, Jika Seluruh Gubernur Di Indonesia Memiliki Komitmen Yang Sama Mewujudkan Program Ini, Dalam 5 Sampai 10 Tahun Kedepan, Pangan Kita Sudah Tak Bergantung Lagi Kepada Asing. Ayep Mencontohkan, Sejumlah Lahan Tidak Produktif Atau Tidak Digarap Dengan Maksimal, Termasuk Lahan Yang Sudah Habis Hgu Nya, Jumlahnya Sangat Besar Di Setiap Propinsi. Sehingga, Kalau Seluruh Provinsi Melakukan Pemanfaatan Lahan Tersebut Untuk Ketahanan Pangan, Indonesia Emas Kedepan Akan Terwujud. “Dan Saya Sebagai Walikota Sukabumi, Insha Allah Siap Bergerak Dan Mewujudkan Seluruh Program Tersebut, Tentunya Dibawah Komando Pak Gubernur, Kang Dedi Mulyadi,” Tandasnya.

Fickar mengatakan bahwa Raja Juli Antoni sedang melakukan nepotisme dengan telanjang dan tidak memiliki rasa malu dengan melibatkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi FOLU yang dibiayai oleh donor. Kata Fickar, seandainya ada kerugian negara, BPK juga bisa melakukan audit di Kemenhut.

“BPK bisa masuk ke Kemhut untuk melakukan audit tetang anggaran FOLU,” tutur Fickar.

Baca JugaNgerih dan Gawat, Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPKSenin, 10 Maret 2025