Teropongistana.com Depok  – Pelantikan kepengurusan Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Teknik (IMPASTEK) Universitas Indonesia (UI) 2025 berlangsung dengan penuh semangat di Smart Meeting Room (SMR), Gedung Dekanat Lantai 1 FTUI. Acara ini menandai awal perjalanan kepemimpinan baru yang akan membawa IMPASTEK UI ke arah yang lebih inovatif dan berdampak, 7 Maret 2025.

Ketua IMPASTEK UI 2025 yang baru dilantik, Addin, merupakan sosok yang mencetak sejarah dalam organisasi ini. Ia adalah putra daerah pertama dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, serta alumni mahasiswa Kampus Swasta Universitas Muhammadiyah Malang yang pertama yang memimpin IMPASTEK UI.

Baca Juga Kasus Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat ke Komisi III DPR RI Rabu, 12 Maret 2025
Kasusnya Jalan Ditempat Selama 3 Tahun, Korban Penganiayaan Bakal Bersurat Ke Komisi Lll Dpr Ri Teropongistana.com Sumatra Utara - Penanganan Kasus Dugaan Aktivitas Penambangan Emas Diduga Illegal Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, Kembali Menuai Sorotan.  Sorotan Ini, Menyangkut Lanjutan Proses Hukum Atas Kasus Yang Menyita Perhatian Publik. &Amp;Quot;Kami Mempertanyakan Keseriusan Polres Madina Dalam Memproses Kasus Itu (Tambang Emas Illegal Di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo Red),&Amp;Quot; Ungkap Lesmana Helawa, Warga Mandailing Natal Sumatra Utara Sekaligus Korbang Penganiayaan Yang Diduga Dilakukan Oleh Bos Tambang Emas Ilegal Menyampaikan Pada Media Ini, Rabu (12/3/2025).  Sepengetahuannya, Sebelumnya Aparat Penegak Hukum (Aph) Polres Madina Sektor Polsek Saibu, Belum Membuahkan Hasil Masih Jalan Di Tempat, Rasa Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Hilang Akibat Lambanya Penegakan Hukum Terhadap Bos Tambang Ilegal Yang Diduga Sering Melakukan Penganiyaan Kepada Wartawan Dan Masyarakat. Saat Kami Korban Dan Wartawan Melakukan Konfirmasi Kepada Kapolres Dan Polsek Siabu Lewat Watsapp Tidak Ada Tanggapan Hanya Ceklis Hijau Saja, Dikatakanya. Namun, Penanganan Kasus Ini Terkesan Jalan Ditempat Dan Lanjutan Prosesnya Tidak Diketahui. &Amp;Quot;Mestinya Polres Madina Sektor Polsek Saibu, Memberikan Perkembangan Penanganan Kasus Itu, Terutama Ke Teman Teman Media,&Amp;Quot; Katanya.  Lesmana Menyebut, Kasus Ini Sangat Menyita Perhatian Publik, Termasuk Mengenai Lanjutan Prosesnya.  &Amp;Quot;Kami Dengar Kabar Dan Semoga Saja Tidak Benar Bahwa Terduga Pelaku Penganiayaan Sekaligus Bos Tambang Emas Ilegal Selalu Memberikan Setoran Kepada Oknum Tertentu Yang Berpengaruh Disana Sehingga Menyulitkan Penangkapan. &Amp;Quot;Selain Itu Kami Menduga Susahnya Bos Tambang Ini Di Tangkap Ada Keterlibatan Oknum Kepala Desa Yang Melindungi Mereka Ketika Ketika Polisi Bergerak Mereka Memberikan Informasi Kepada Pelaku Agar Berhati-Hati, Kami Berharap Oknum Kepala Desa Yang Terlibat Segera Di Tangkap Agar Memudahkan Proses Penangkapan Kepada Pelaku. Menurut Lesmana, Penanganan Kasus Ini Sangat Mudah Diungkap. Langkah Mestinya Dimulai Dengan Memanggil Kepala Desa Setempat Karena Tidak Mungkin Ada Tambang Emas Ilegal Begitu Banyak Tidak Mengetahuinya Di Lanjut Dengan Memanggil Bos-Bos Tambang Yang Ada Di Wilayah Tersebut. &Amp;Quot;Kami Yakin, Dalam Kasus Ini Terduga Pelaku Ada Yang Berstatus Pemodal Dan Penambang Serta Ada Penadah Yang Membeli Emas Hasil Dari Penambangan Di Lokasi Yang Diduga Illegal Itu,&Amp;Quot; Katanya Lagi.  Apalagi Lanjut Lesmana, Kabarnya Hasil Dari Penambangan Emas Diduga Illegal Itu, Mencapai Miliaran Per-Beberapa Kali Cair. &Amp;Quot;Bahkan Kami Juga Mendengar Kabar Penambang Digaji Perbulan Dengan Nilai Mencapai Rp100 Juta Lebih Perminggu,&Amp;Quot; Ungkapnya Lagi.  Lantas, Apa Yang Menjadi Kendala Aph Dalam Menangani Kasus Ini, Sementara Kemarin Aph Sebelumnya Juga Sudah Melakukan Pendataan Bos Tambang Di Beberapa Lokasi Termasuk Lubang Yang Digali Yang Merupakan Tempat Pengambilan Material Yang Mengandung Emas.  Jika Kedepan Belum Ada Hasil Sehingga Pelaku Masih Bebas Berkeliaran, Kami Akan Membuat Surat Untuk Melakukan Audensi Dengan Komisi Lll Dpr Ri, Kapolri Dan Ombusman Rl Untuk Meminta Keadilan Kami Sebagai Korban Selain Itu Aktifitas Tambang Emas Ilegal Ini Merugikan Negara Dan Merusak Ekosistem Hutan Tidak Boleh Terus Menerus Dibiarkan Tanpa Penindakan, Ungkapnya. &Amp;Quot;Semoga Saja Polres Madina Segera Menuntaskan Penanganan Kasus Ini Agar Ada Kepastian Hukum,&Amp;Quot; Terangnya.  Sementara Itu, Kapolres Madina Sektor Polsek Saibu, Yang Dikonfirmasi Media Bungkam Hanya Diliatnya Dengan Tanda Centang Biru, Guna Dikonfirmasi Terkait Lanjutan Proses Penanganan Kasus Tersebut, Tidak Berhasil Dikonfirmasi, Lantaran Saat Dikonfirmasi Tidak Ada Jawaban Sejauh Mana Perkembangan Kadusnya.

Prestasinya tidak hanya terbatas dalam akademik, tetapi juga dalam kepemimpinan dan non akademik. Sebelum menempuh studi di UI, ia pernah meraih Gelar Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Malang, Sering berprestasi dibidang Olahraga dan Seni.

Aktif diorganisasi kepemudaan, Pecinta Lingkungan, keolahragaan dan Sosial kemanusiaan seperti, Kader HMI Komisariat Teknik Universitas Muhammadiyah Malang ( LK 2 Korkom UNJ Cabang Jakarta Raya), Ketua Ranting Kota Letting 2014 Pencak Silat PSHT Bojonegoro, Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin UMM 18/19, Founder Relawan Turun Tangan Bojonegoro 2020

Baca Juga Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Rabu, 12 Maret 2025
Soal Kebijakan Penyederhanaan Sistem Pupuk, Legislator: Mentan Tak Paham Visi Presiden Teropongistana.com Jakarta - Anggota Komisi Iv Dpr Firman Soebagyo Mengkritik Kebijakan Pemerintah Dalam Menyederhanakan Sistem Distribusi Pupuk Subsidi. Sebab, Ia Menegaskan, Kebijakan Ini Justru Dapat Menimbulkan Persoalan Baru Di Lapangan. Firman Menyoroti Keputusan Pemerintah Yang Menghapus Distributor Pupuk Dan Menyerahkan Distribusi Langsung Ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, Langkah Ini Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Yang Tidak Pernah Menginstruksikan Pembubaran Distributor Pupuk. “Gapoktan Ini Bukan Badan Usaha Yang Bisa Diaudit. Bukan Badan Usaha Yang Auditable, Kemudian Tidak Memiliki Permodalan Dan Gudang Yang Memadai. Apakah Mungkin Pupuk Indonesia Harus Door To Door Kepada Gapoktan Yang Jumlahnya Ratusan Ribu, Yang Tempatnya Sulit Dijangkau Oleh Kendaraan Roda Empat?” Ujar Firman Soebagyo, Rabu (12/3/2025). Ia Juga Menilai. Pemerintah Salah Dalam Memahami Konsep Pupuk Subsidi. Firman Menegaskan Bahwa Pupuk Subsidi Seharusnya Ditujukan Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian, Bukan Diperlakukan Seperti Program Bantuan Sosial Yang Diberikan Langsung Kepada Individu. “Sedangkan Pupuk Subsidi Tujuannya Adalah Meningkatkan Produksi, Maka Di Dalam Pembuatan Kebijakan Ini Harus Menggunakan Terminologi Geospasial, Yaitu Luasan Lahan,” Ungkap Politikus Golkar Ini. Menurut Firman, Kebijakan Ini Berisiko Memperburuk Masalah Distribusi Pupuk. Ia Menekankan Bahwa Gapoktan Tidak Memiliki Transportasi Untuk Pengambilan Pupuk Dari Pupuk Indonesia Holding Company (Pihc), Serta Kekurangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Memadai. Selain Itu, Jika Terjadi Kegagalan Pembayaran, Ia Khawatir Pemerintah Akan Menerapkan Kebijakan “Pemutihan,” Yang Menurutnya Tidak Pernah Terjadi Di Negara Lain. “Yang Saya Khawatir, Karena Pemerintah Ini Selalu Menerapkan Sistem Bilamana Ada Kegagalan Bayar Gapoktan Dan Kemudian Koperasi, Pemerintah Selalu Mengambil Jalan Pintas ‘Diputihkan’. Ini Tidak Pernah Terjadi Di Bagian Dunia Manapun, Ini Persoalan Serius,” Tegas Anggota Baleg Dpr Ini. Firman Yang Juga Legislator Dapil Jateng Iii Ini Menyebut, Kebijakan Ini Bertentangan Dengan Visi Presiden. Ia Mengkritik Menteri Pertanian Yang Dinilai Tidak Memahami Arahan Presiden Prabowo Terkait Distribusi Pupuk Bersubsidi. Di Sisi Lain, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sebelumnya Menyatakan Bahwa Kebijakan Ini Bertujuan Untuk Mempercepat Distribusi Pupuk Subsidi Dengan Memangkas Birokrasi Yang Panjang. Ia Mengklaim Bahwa Langkah Strategis Telah Diambil, Termasuk Peningkatan Kuota Pupuk Subsidi Menjadi 9,55 Juta Ton Pada 2025 Dan Kemudahan Penebusan Pupuk Bagi Petani Yang Terdaftar Dalam E-Rdkk Menggunakan Ktp. Namun, Kritik Dari Dpr Menunjukkan Bahwa Kebijakan Ini Masih Menimbulkan Banyak Pertanyaan Dan Kekhawatiran Di Kalangan Masyarakat Dan Distributor, Terutama Terkait Efektivitas Dan Implementasi Di Lapangan. 

Dalam sambutannya, Addin menyampaikan pesan inspiratif yang menggugah semangat. Dengan latar belakang sederhana, ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang berasal dari keluarga terpandang atau universitas ternama, tetapi tentang siapa yang mau mengusahakan dan bekerja keras. Asal mau berproses, asal mau belajar, apapapun medan jalannya insyallah lancar

“Saya bukanlah anak dari konglomerat mentereng. Saya anak dari seorang ayah yang bekerja sebagai PNS dan aktif di Muhammadiyah, serta ibu yang dulunya di BKKBN dan kini bekerja di bagian keuangan Pemkab. Saya bukan berasal dari kota metropolitan yang serba ada, saya berasal dari Kabupaten Bojonegoro yang apa adanya, tapi luar biasa.

Baca Juga Pengangkatan CASN TA 2024 Tertunda, Ombudsman RI Buka Suara Rabu, 12 Maret 2025
Pengangkatan Casn Ta 2024 Tertunda, Ombudsman Ri Buka Suara