Teropongistana.com JAKARTA – Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) melaporkan dugaan penyalahgunaan bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dule Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) pada 20 Februari 2025 lalu.

Menurut Kepala Seksie Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulteng Laode Abdul Sofian laporan tersebut sudah diteruskan ke Kejari Tolitoli untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga PT Jakarta dan Rutan Salemba Digugat Prapradilan, Ini Dosanya Minggu, 16 Maret 2025
Pt Jakarta Dan Rutan Salemba Digugat Prapradilan, Ini Dosanya

“Laporannya sudah diteruskan ke Kejari Tolitoli untuk di tindaklanjuti,” ujar Sofian singkat saat di konfirmasi wartawan via whatsapp pada Selasa (18/3/2025).

Seperti yang diketahui, sebelumnya dalam laporan yang dilayangkan LAKRI pada 20 Februari 2025 lalu, ditandatangani Hernald A. Loho selaku Direktur Bidang intelijen dan investigasi. Menurutnya sehubungan dengan adanya Indikasi atau dugaan penyalahgunaan bantuan DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 di Desa Diule Kecamatan Tolitoll Utara, Kabupaten Tolitoli dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

Baca Juga Muncul Petisi Alumni UI Desak Pemecatan Bahlil Lahadalia dan Pembatalan Disertasi Sabtu, 15 Maret 2025
Teropongistana.com Jakarta - Keputusan Universitas Indonesia (Ui) Atas Disertasi Doktor Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (Esdm) Bahlil Lahadalia Menuai Kecaman Dari Berbagai Pihak, Termasuk Alumni Kampus Tersebut. Sebagai Bentuk Protes, Mereka Membuka Petisi Berjudul “Ui: Pecat Bahlil Dan Batalkan Disertasinya,” Yang Telah Ditandatangani Lebih Dari 5 Ribu Partisipan. Dalam Keputusan Yang Diteken Pada 4 Maret 2025, Rektor Ui Bersama Majelis Wali Amanat, Dewan Guru Besar, Dan Senat Akademik Meminta Bahlil Untuk Merevisi Disertasinya Dan Meminta Maaf Kepada Civitas Akademika Ui. Sementara Itu, Pihak Internal Ui Yang Terlibat Dalam Polemik Ini, Termasuk Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah Kajian Stratejik Dan Global (Sksg), Serta Kepala Program Studi, Diberikan Pembinaan. Para Alumni Menilai Keputusan Tersebut Tidak Cukup Tegas. Mereka Menganggap Kampus Telah Melukai Martabat Dan Integritas Ui Serta Dunia Akademis Di Indonesia. Disertasi Bahlil, Menurut Mereka, Terbukti Mengandung Unsur Plagiarisme, Pemalsuan Data, Penerbitan Di Jurnal Predator, Serta Ketidakwajaran Dalam Waktu Perkuliahan. “Di Sana Terbukti Ada Plagiarisme, Pemalsuan Data, Penerbitan Di Jurnal Predator, Dan Ketidakwajaran Dalam Waktu Perkuliahan,” Tertulis Dalam Keterangan Resmi Yang Diterima Pada Kamis, 13 Maret 2025. Mereka Juga Membandingkan Ketatnya Prosedur Ui Terhadap Calon Mahasiswa Baru Dalam Kasus Joki. Jika Pelaku Joki Adalah Mahasiswa Lama, Ui Langsung Mengeluarkannya (Drop Out), Sementara Calon Mahasiswa Yang Menggunakan Jasa Joki Tidak Akan Diloloskan. Namun, Mereka Melihat Perlakuan Berbeda Dalam Kasus Disertasi Bahlil. “Ini Sebuah Skandal Di Dunia Pendidikan Yang Akan Membuat Citra Dunia Pendidikan Di Indonesia Semakin Jelek, Kualitas Pendidikan Semakin Mundur, Dan Sulit Bersaing Di Level Internasional,” Ujar Mereka. Sebagai Langkah Lanjut, Asosiasi Alumni Ui Bersama Civitas Akademika Ui Dan Masyarakat Yang Prihatin Atas Skandal Ini Melayangkan Tiga Tuntutan, Yaitu: • Ui Harus Tegas Memecat Bahlil Sebagai Mahasiswa S3 Dan Membatalkan Disertasi Doktornya. • Memecat Dengan Tidak Hormat Para Promotor Dan Ko-Promotor Disertasi Bahlil. • Jika Rektor Ui Dan Anggota Majelis Wali Amanat (Mwa) Tidak Mampu Bersikap Tegas, Mereka Diminta Mengundurkan Diri Karena Dianggap Gagal Menjaga Integritas Dan Marwah Akademik Ui. 

“Diduga administrasi pencairan anggaran disetiap tahapan tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur secara umum pengelolaan dana desa, seperti proses penganggaran, penyaluran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Menurut Hernald diduga kegiatan fisik yang bersumber dari anggaran DD dilaksanakan tidak sesual dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkesan adanya penyimpangan.

Baca Juga Lambat..! Mata Tunas 17 Kawal Terus Kasus Penganiayaan, Kami Minta Polres Madina Sikat Semua yang Terlibat Sabtu, 15 Maret 2025
Lambat..! Mata Tunas 17 Kawal Terus Kasus Penganiayaan. Kami Minta Polres Madina Sikat Semua Yang Terlibat Teropongistana.com Jakarya - Penggiat Lingkungan Nanda Mata Tunas 17 Pelototi Kasus Penganiayaan Yang Diduga Dilakukan Oleh Bos Tambang Emas Ilegal, Di Lokasi Lokasi Tambang Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara Pada Tahun 2022, 15 Maret 2025. Menurut Nanda, &Amp;Quot; Kasus Ini Sudah Sangat Lama Sekali Dan Ada Apa Kok Bisa Kasusnya Bisa Bertahun-Tahun Belum Ketangkap Pelakunya, Sedangkan Tambang Tersebut Masih Beroprasi Info Kami Terima Dari Warga Sana Dan Korban Penganiayaan Tersebut. Pada Tahun 2022 Infonya Sudah Sempat Di Kumpulkan Kepala Desa Dan Dinas Terkait Dan Sepakat Untuk Menutup Tambang Ilegal Tersebut Namun Yang Kita Dengar Semua Masih Beroprasi Bahkan Ada Lagi Korban Penganiayaan Di Lokasi Yang Sama. &Amp;Quot; Kami Minta Kepad Polres Madina Bergerak Lebih Cepat Dalam Penangani Kasus Ini Karena Ini Menjadi Kerugian Negara, Apa Lagi Tambang Emas Ilegal Tersebut Kabarnya Beberapa Hari Bisa Mendapatkan Miliaran Wow, Ungkap Nanda . Polda Sumatra Utara Lewat Polres Madina Segera Bertindak Agar Cukong Dari Aktivitas Penambangan Emas Ilegal Tersebut Segera Ditangkap Jangan Hanya Di Pelaku Penganiayaan. “Harapan Kami Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Serius Untuk Menindak Pelaku Peti Ini, Jangan Pekerja Saja Yang Ditindak, Pemilik Modalnya Yang Mestinya Harus Ditangkap, Sita Juga Mesin-Mesin Mereka Agar Tidak Bisa Lagi Pelaku-Pelaku Lainnya Beraktivitas,” Ungkapnya Mengatakan Dengan Nada Kesal. Dalam Penutupnya Nanda, Kami Akan Mengawal Kasus Ini Sampai Selsai Jangan Sampai Ada Main Mata Kami Sudah Persiapkan Untuk Melakukan Pengaduan Ke Dpr Ri Komisi Iii Dan Kapolri, Biar Masalah Ini Dibuka Terang Benderang Semua Yang Terlibat Dalam Kasus Tambang Emas Ilegal Tersebut Segera Di Tangkap Dan Diproses.