Redaksi 
Teropongistana.com Jakarta – Negeri ini, Nak, tak kekurangan orang pintar. Tapi kekurangan manusia jujur. Dan ketika sebuah negeri kehabisan kejujuran, maka ilmu pun dijual murah dipajang di etalase kekuasaan, dibungkus kehormatan palsu, ditukar dengan proyek dan jabatan.
Aku pernah percaya, Nak, bahwa gelar Doktor adalah lambang puncak ketekunan, kehormatan dari dunia pengetahuan. Bahwa seorang doktor adalah pejuang dalam sunyi, mengukir makna dalam ratusan halaman yang ditulis dengan darah pikiran dan keringat batin. Tapi hari ini, negeri ini menjelma panggung yang menggelikan di mana gelar bisa dibeli.
Doktor Honoris Causa tumbuh liar di tiap universitas, diberikan pada politisi, pejabat, bahkan selebriti. Dan para pejabat, politisi, artis, menjelma menjadi sarjana kilat doktor dalam semalam.
Bayangkan, Nak. Seorang menteri yang sibuk mengurusi proyek triliunan, juga rangkap jabatan ketua partai yang mengomandoi organisasi se-Indonesia Raya, bisa pula menulis disertasi setebal 500 halaman, meneliti, membaca, berdiskusi, menulis artikel ilmiah internasional dalam waktu dua tahun yang singkat, bahkan kurang. Sementara seorang guru besar yang sepi jabatan dan kekuasaan, menghabiskan lima tahun hanya untuk menyusun satu paragraf yang benar-benar bermakna.
Tapi di negeri ini, gelar datang bukan dari ilmu. Ia datang dari koneksi. Dari kekuasaan. Dari kampus-kampus yang kian lapar uang, yang menjilat kaki kekuasaan, membuka program S3 kilat by research, tanpa kuliah, tanpa metodologi, tanpa pertanyaan yang kritis, tanpa hati nurani akademik.
Lalu para rektor, dekan, dan dosen lentah bisu, entah takut, entah sudah ikut menikmati. Mereka berkata: “Sesuai prosedur.” Tapi prosedur siapa? Prosedur uang? Prosedur kekuasaan? Prosedur takut kehilangan jabatan?
