Sebelumnya, mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo dan sejumlah pejabat lain juga telah diperiksa untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

“Penyidik saat ini terus melakukan pendalaman terkait kasus Pasar Cinde untuk mengungkap secara terang-terangan perkara ini,” ujarnya.

Baca JugaMenag Tambahan Kuota Petugas Haji sudah Masuk E-HajjMinggu, 13 April 2025
Jakarta - Upaya Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi. "Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj," terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (13/4/2025). "Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas perkenannya memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia," sambungnya. Indonesia awalnya menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1% dari total kuota jemaah haji (221.000). Jumlahnya sebanyak 2.210. "Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1% lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," sebutnya. Sejak awal, kata Menag, Kemenag menyampaikan ke Arab Saudi bahwa tambahan petugas ini sangat penting. Sebab, mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya," ujar Menag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menambahkan, pihaknya akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sementara ini, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter. Padahal biasanya lima orang. "Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya," jelas Hilman yang saat ini sedang berada di Arab Saudi. Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aeab Saudi akan dilakukan dari 14 - 20 April 2025. "Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji," tandasnya. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Sumsel.

“Penyidik Kejati Sumsel meminta sejumlah dokumen dan SK serta surat menyurat terkait Pasar Cinde, semuanya sudah diserahkan,” kata Edward usai penggeledahan, Selasa (15/4/2025).

Baca JugaGerak 08 Berhasil Kumpulkan Kelompok Pro Kontra Revisi UU TNI Dalam Acara Diskusi PublikMinggu, 13 April 2025
Jakarta - Salah satu prinsip dasar sebagai sebuah entitas nilai-nilai demokrasi, ketika sikap dan pandangan berbeda dari berbagai kelompok dalam melihat dan memahami sebuah persoalan dapat bertemu dan atau dipertemukan dalam satu wadah perbincangan yang hangat dan harmonis. Gerak 08 Sumatera Utara, dapat dikatakan berhasil mempertemukan kelompok yang berbeda pandangan dan sikap terhadap hasil revisi UU TNI yang saat ini menyita perhatian publik, dalam sebuah acara Diskusi Publik dengan mengusung tema "Quo Vadis UU TNI". Bertempat di cafe dan resto 2 De Point Pematangsiantar, Sabtu, 12 April 2025, acara diskusi publik ini diselenggarakan. Dihadiri Ketua Umum Gerak 08, Revitri Yoso Husodo, dalam sambutannya sekaligus membuka acara diskusi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang sangat menarik dan merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, ketika kelompok pro dan kontra dapat duduk bersama membahas persoalan serius yang telah banyak menyita perhatian publik terkait pengesahan revisi UU No. 34 Tahun 2004, tentang TNI. Artinya, Kota Pematangsiantar telah menunjukkan wajah aslinya dalam menerapkan dan menjaga prinsip demokrasi, ketika perbedaan pendapat dan sikap dapat bersatu dalam sebuah forum ilmiah tanpa ada keraguan dan sentimentasi antar kelompok terhadap perbedaan pandangan dan sikapnya. Bahwa, hari ini kita dapat berada dalam satu frekuensi yang sama meski berbeda sikap dan pandangan. Tentu hal ini sangat luar biasa yang sangat sulit kita bisa temukan di daerah lain. Demikian, Revi menegaskan antusiasmenya, untuk selanjutnya membuka secara resmi acara diskusi publik, yang mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Diskusi ini dihadiri peserta yang pro dan kontra, berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti petani, mahasiswa, kelompok pemuda, praktisi hukum, akademisi, serikat pekerja, pengurus DPD Gerak 08 Sunut, Pengurus DPC Gerak 08 Kota Pematangsiantar. Sementara, narasumber yang hadir diantaranya, Dr. Sarles Gultom, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Univ. Simalungun, Torop Sihombing, Ketua DPD Gerak 08 Sumatera Utara, Dame Jonggi Gultom, SH, Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Simalungun dan Randa Wijaya, Koordinator Wilayah I Sumut-Aceh Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI). Dr. Sarles Gultom, dalam pemaparannya menyampaikan, bahwa revisi UU TNI telah memenuhi kaidah sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara ini, meski pada faktanya kita menemukan sikap kontra yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa dan kelompok organisasi masyarakat sipil. Lebih lanjut, Sarles Gultom mengatakan bahwa sampai hari ini kita belum dan atau tidak menemukan satu klausul yang menyebutkan bahwa revisi UU TNI adalah upaya untuk membangkitkan kembali praktek dwi fungsi ABRI. Hanya saja, menurut beliau yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mengawal implementasi UU TNI yang sudah ditetapkan melalui sidang paripurna DPR RI. Torop Sihombing, dalam analisa kritisnya menyatakan dengan tegas sangat mendukung pengesahan revisi UU TNI. Hal ini ditegaskan beliau, mengingat sikap dan prilaku korup dan serta tidak ditemukannya keberanian dan kepedulian kelompok masyarakat sipil benar-benar mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Apalagi, pertarungan ekonomi global yang menginginkan Indonesia tetap berada dalam pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang berebut keuntungan ekonomi di Indonesia, menginginkan agar kelompok masyarakat sipilnya tersebut dari persoalan pokok bangsanya, sehingga provokasi terhadap kelompok masyarakat sipil melalui penolakan revisi UU TNI adalah bagian dari skenario global untuk menghilangkan persoalan pokok bangsanya. Hal inilah yang mendasari Gerak 08 secara organisasi sangat mendukung revisi UU TNI agar lebih profesional tampil sebagai kelompok yang ikut serta ambil bagian dalam sistem pemerintahan yang ada, karena pada dasarnya TNI lahir dan berasal dari rakyat, maka perlu kuat. Dame Jonggi Gultom, sebagai ketua IKADIN yang sehari-harinya berprofesi sebagai Adbokat berpendapat, bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar, juga negara sangag menghormati hak hukum bagi setiap warga negaranya, karena semua sama dimata hukum. Masih kata Jonggi, konstruksi revisi UU TNI telah memenuhi kaidah hukum, dan secara detail apa yang ditolak dari revisi UU dimaksud, dengan alasan penolakan sebagai manifestasi dwi fungsi ABRI, sama sekali tidak berdasar. Hanya saja, yang harus kita kawal bersama, ketika jabatan yang diemban oleh seorang anggota TNI dan kita menemukan masalah hukum disana, katakanlah tersandung kasus korupsi, dimana penanganan kasusnya, apakah di peradilan umum atau peradilan militer. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan sinkronisasi terhadap UU terkait lainnya, mengingat segala potensi yang akan terjadi dikemudian hari sangat berkemungkinan terjadi. Randa Wijaya, dalam aktivitas kesehariannya sebagai mahasiswa, yang juga pada beberapa waktu yang lalu, ikut bergabung dalam aliansi mahasiswa menolak revisi UU TNI dengan tegas menyatakan sebagai kelompok yang kontra. Semangat revisi UU TNI ini harus diwaspadai sebagai bentuk laten praktek dwi fungsi ABRI, yang kita ketahui dalam perkembangan sejarahnya sebagai kekuatan yang banyak memberi sumbangsih masalah bagi bangsa dan negara ini. Masih kata Randa, kami lebih bersepakat bila perubahan UU TNI itu lebih diarahkan kepada perbaikan kesejahteraan prajurit ketimbang perwira ke atas, melalui revitalisasi birokrasi TNI. Seluruh pemaparan dan pertanyaan dari peserta atas materi diskusi ini, selanjutnya dibacakan kembali oleh ketua panitia Parluhutan Banjar Nahor, SH di hadapan seluruh peserta yang hadir dalam forum diskusi. Parluhutan mengatakan bahwa resume ini nantinya akan dirumuskan kembali sebagai pokok pikiran kita bersama untuk diserahkan secara resmi kepada instansi terkait, agar profesionalisme yang kita harapkan dari TNI melalui revisi UU yang sudah ditetapkan dapat tetap kita kawal bersama.