Wakil Ketua DPR RI Apresiasi TNI dan Polri Atas Kesuksesan Pengamanan Mudik

Teropongistana.com Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas keberhasilan pengamanan mudik Idulfitri 1446 hijriah. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat paripurna ke-17 Masa Sidang Ke-III DPR RI.

“DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, dan Polri dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi, sehingga rakyat Indonesia dapat dengan lancar dan aman dalam perjalanan mudik serta merayakan Idulfitri tahun ini yang berjalan tertib, aman, dan kondusif,” ungkap Ketua DPR RI, Kamis (17/4/25).

Jakarta – Puluhan nasabah yang tergabung dalam Forum Nasabah Bank DKI menggelar aksi damai di depan Kantor Bank DKI di Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa, 14 April 2025. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan nasabah Bank DKI atas kelumpuhan layanan digital Bank DKI yang telah berlangsung sejak akhir Maret 2025. Menurut Koordinasi Aksi, Yudis Apriliansyah, akibat dari gangguan layanan digital itu, ribuan nasabah tidak bisa melakukan transaksi melalui aplikasi JakOne Mobile. Tidak hanya itu, pencairan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) pun mengalami keterlambatan. “Bank DKI adalah bank milik publik. Tapi ketika sistemnya lumpuh, nasabah justru ditinggalkan tanpa kejelasan. Kami menuntut tanggung jawab, bukan sekadar klarifikasi,” tegas Yudis. Dalam aksinya, para demonstran menuntut jajaran direksi bank milik Pemerintah Provinsi Jakarta itu untuk mundur karena dianggap gagal menjamin kelancaran layanan nasabah. Mereka juga meminta Pemprov Jakarta untuk segera mengambil tindakan tegas atas kejadian tersebut. "Kita mendesak untuk jajaran Direksi Bank DKI mundur secara terhormat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan nasabah. Kita juga meminta Pemprov Jakarta sebagai pemegang saham utama untuk segera memgambil tindakan tegas yang lebih komprehensif," terang Yudis. Dalam orasinya, demonstran mendorong dilakukan audit forensik independen terhadap sistem IT beserta infrastruktur Bank DKI. Para demonstran mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika aspirasi mereka tidak didengarkan.

Ucapan permohonan maaf pun disampaikan Ketua DPR RI kepada seluruh anggota dalam rangka Lebaran 2025. Hal itu baru disampaikannya karena anggota DPR baru saja kembali sejak masa reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah kepada seluruh anggota DPR RI dan hadirin sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua akan menjadi lebih baik bagi dalam menjurutkan fitrah kemanusiaan yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka kuota Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI Tahun 2025. Kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia untuk memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha atau Self Declare. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa pembukaan kuota SEHATI tahun 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam medorong sertifikasi halal produk UMK agar semakin berdaya saing dan kompetitif di pasaran, baik domestik maupun global. “Alhamdulillah, mulai hari ini pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis menggunakan kuota satu juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini. Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self declare silahkan bersegera memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Jumat (11/4/2025). “Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Ibu Menteri Keuangan atas terwujudnya program SEHATI tahun 2025 ini, sebagai afirmasi nyata pemerintah bagi penguatan sektor UMK kita yang juga memiliki peran penting bagi perekonomian nasional kita." lanjut Babe Haikal, sapaan akrabnya. Program SEHATI ini, lanjut Babe Haikal, dipastikan memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Pertama, UMK memperoleh kemudahan karena mendapatkan pendampingan dari para Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang saat ini berjumlah 115.450 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, pelaku UMK juga tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari proses pengajuan hingga memperoleh sertifikat halal. Para pelaku UMK juga menjadi lebih tertib administrasi dalam menjalankan usahanya. Dan yang tak kalah penting, dengan mendapatkan sertifikat halal, maka produk UMK memiliki nilai tambah (added value) secara ekonomi. "Dengan bersertifikat halal, maka UMK kita menjadi lebih tertib halal, yang mana ini adalah kunci untuk kita menjadi pusat halal dunia." tegas Babe Haikal. Lebih lanjut, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanuddin, menjelaskan bahwa pembukaan kuota 1 juta sertifikat halal gratis ini dilakukan dalam beberapa tahap. "Sebelumnya telah kami buka kuota tanggal 19 Maret 2025 sebanyak 50.000 sertifikat, hari ini atau tanggal 11 April 2025 kami buka kuota sebanyak 470.000 sertifikat halal, dan sisa kuota selebihnya akan kembali dibuka dan diinformasikan lebih lanjut." kata Mamat Salamet Burhanudin. Dibukanya kuota SEHATI 2025 tersebut juga didukung layanan sertifikasi halal yang berbasis sistem informasi halal atau SIHALAL yang baru-baru ini dilakukan pembaruan untuk peningkatan kapasitas dan performanya. “Kami telah melakukan sejumlah pembaruan pada sistem SIHALAL. Evaluasi tahap uji coba menunjukkan bahwa dengan pembaruan sistem, proses pendaftaran hingga verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.Sebelumnya, sebanyak 50.000 kuota telah dibuka pada tahap uji coba pada 19 Maret 2025 yang disambut dengan antusiasme masyarakat, di mana dalam tiga hari kerja saja sebanyak 93% kuota telah terserap.” ujarnya. Mengoptimalkan program SEHATI, BPJPH telah berkoordinasi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia agar memedomani Keputusan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan pendamping Proses Produk Halal. Selain itu BPJPH juga telah berkoordinasi dengan Komite Fatwa Produk Halal yang dilibatkan dalam proses bisnis sertifikasi halal skema self declare. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akurasi data pelaku usaha dan mempercepat penerbitan sertifikat halal. BPJPH juga telah menerbitkan manual penggunaan SIHALAL untuk memudahkan para P3H beradaptasi dengan fitur SIHALAL terbaru. Salah satu Pendamping PPH dari LP3H Mathla’ul Anwar, Hadi Susilo, mengatakan bahwa penyesuaian user terhadap tampilan baru SIHALAL memang menjadi tantangan awal. Namun demikian, setelah memahami alurnya, proses pengajuan sertifikasi dapat berjalan lebih lancar. “Di awal uji coba, banyak pendamping (PPH) yang perlu beradaptasi dengan tampilan baru SIHALAL. Tapi setelah memahami alurnya, prosesnya jadi lebih lancar. Kami optimis tahap pembukaan (kuota SEHATI) berikutnya akan berjalan lebih mulus,” ujar Hadi Susilo Pendamping PPH Mathla’ul Anwar yang telah mengajukan 382 sertifikat halal pada kuota uji coba pada bulan Maret lalu. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI ini dapat mendaftarkan produknya di SIHALAL melalui ptsp.halal.go.id dengan mengikuti panduan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha, yang selengkapnya dapat diunduh melalui www.bpjph.halal.go.id.

Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 sebagai sebuah prestasi besar. Sebab, mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Diakui Presiden Prabowo, arus kendaraan tahun ini dilaporkan lebih besar dari tahun lalu. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan stakeholder terkait lainnya.

Baca Juga