Teropongistana.com JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah PT AL. Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan korupsi proyek pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2024.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) Safrianto Zuriat Putra melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting menerangkan bahwa penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan.

Baca Juga Tangkap Tuntaskan …! 4 Direktur Pertamina Diperiksa Kejagung Perkara Mega Korupsi Minyak Mentah Senin, 21 April 2025
Jakarta - Kejaksaan Agung Melalui Tim Jaksa Penyidik Pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Memeriksa 9 (Sembilan) Orang Saksi. Senin (21/04/2025), Pemeriksaan Para Saksi Tersebut, Terkait Dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Pada Pt Pertamina (Persero), Sub Holding Dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (Kkks) Tahun 2018 S.d. 2023. Kapuspenkum, Dr. Harli Siregar, S.h., M.hum., Dalam Siaran Resmi Menjelaskan, Ke 9 Orsng Saksi Yakni Berinisial : 1. An Selaku Direktur Legal Dan Infrastruktur Pt Pertamina (Persero). 2. Ehs Selaku Sr. Account Manager Mining Ind. Sales Pt Pertamina Patra Niaga. 3. Deyr Selaku Manager Mining Industry Sales Pt Pertamina Patra Niaga. 4. Hb Selaku Direktur Pemasaran Dan Niaga Pt Pertamina (Persero) Tahun 2014. 5. Bg Selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Ditjen Migas Pada Kementerian Esdm. 6. Ais Selaku Manager Product Trading Pt Pertamina Patra Niaga. 7. As Selaku Direktur Keuangan Pt Pertamina Patra Niaga. 8. Eak Selaku Direktur Rekayasa Dan Infrastruktur Darat Pt Pertamina Patra Niaga. 9. Aeu Selaku Manager Contract And Settetment Pt Pertamina Patra Niaga. “Adapun Sembilan Orang Saksi Tersebut Diperiksa Terkait Dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Pada Pt Pertamina (Persero), Sub Holding Dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (Kkks) Tahun 2018 S.d. 2023 Atas Nama Tersangka Yf Dkk,” Jelasnya. Lanjut Harli, Diketahui Bahwa Pemeriksaan Para Saksi Dilakukan Untuk Memperkuat Pembuktian Dan Melengkapi Pemberkasan Dalam Perkara Tersebut.

“Kami telah melakukan penggeledahan dibeberapa lokasi seperti kantor PT STM (BDx Data Center), kantor PT AL, gudang/warehouse milik PT AL, dan rumah salah satu saksi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata Bani melalui keterangan persnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025)

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika penggeledahan ini merupakan bagian dari lanjutan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga Penggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMN Senin, 21 April 2025
Jakarta - Praktik Dugaan Merangkap Jabatan Di Tubuh Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Republik Indonesia Kembali Di Sorot. Sorotan Kali Ini, Muncul Dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) Dan Penggiat Lingkungan Mata Tunas 17 Banten Mohamad Rohim Menilai Rangkap Jabatan Bentuk Penyimpangan. Mohamad Rohim Menilai Praktik Dugaan Merangkap Jabatan Merupakan Bentuk Penyimpangan Dari Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Mencerminkan Konsolidasi Oligarki Kekuasaan Di Bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Maraknya Pejabat Publik Baik Politisi Hingga Tokoh Non-Profesional Yang Mengisi Kursi Komisaris Maupun Direksi Di Perusahaan-Perusahaan Pelat Merah. “Rangkap Jabatan Bukan Hanya Pelanggaran Etika, Tapi Juga Bentuk Politik Balas Budi Yang Vulgar. Bumn Tidak Boleh Menjadi Ladang Bagi Elite Politik Untuk Membagi-Bagi Kekuasaan,” Ungkap Rohim Dalam Keterangan Persnya, Senin (21/4/2025) Malam. Aktifis Dan Penggiat Lingkungan Mata Tunas 17 Asal Banten Itu Menyebut Bahwa, Praktik Tersebut, Tentunya Sangat Bertentangan Dengan Regulasi Yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Bumn, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Yang Secara Jelas Melarang Pejabat Merangkap Jabatan Apabila Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan. “Pemerintah Seharusnya Taat Asas. Bukan Bentuk Rangkap Jabatan, Apalagi Di Level Strategis Dan Korporasi Milik Negara, Jelas-Jelas Melanggar Semangat Independensi Dan Profesionalisme,” Katanya. Penggiat Lingkungan Mata Tunas 17 Ini Menilai, Di Erah Pemerintahan Prabowo Jangan Sampai Praktek Buruk Dilakukan Menodai Niat Baik Presiden Prabowo . “Mentri Bumn Semestinya Menunjukkan Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi, Bukan Malah Melanggengkan Politik Akomodasi Lewat Kursi Bumn,” Tandasnya. M. Rohim Bahkan Meminta Agar Dilakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Struktur Komisaris Dan Direksi Bumn, Serta Menghapus Praktik Rangkap Jabatan Yang Memperbesar Potensi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Kkn). “Jika Bumn Terus Dijadikan Alat Bagi Elite Predator, Maka Jangan Harap Ekonomi Bangsa Akan Tumbuh Untuk Rakyat. Yang Diuntungkan Hanya Lingkaran Kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim Mengaku, Pada Era Presiden Sby Masih Menjaga Batas Profesionalitas, Meskipun Rangkap Jabatan Tetap Terjadi. Ada Upaya Klarifikasi Publik Dan Bahkan Ada Upaya Pembenahan Struktur Melalui Reformasi Birokrasi. Kemudian Di Era Presiden Jokowi Juga Membuka Banjir Penempatan Loyalis Dan Tokoh Relawan Di Kursi Komisaris Bumn. Praktik Patronase Dilegalkan Secara Sistemik. Namun, Di Era Prabowo Kali Ini, Masih Menunjukkan Pola Kelanjutan Bahkan Perluasan. Koalisi Besar Diduga Dibayar Lunas Dengan Kursi Strategis, Yang Pada Akhirnya Menjadikan Bumn Sebagai Bancakan Elite Kekuasaan. “Praktik Ini Merupakan Bentuk Pengkhianatan Terhadap Semangat Reformasi Dan Konstitusi. Pemerintahan Prabowo Harus Segera Menghentikan Rangkap Jabatan Dan Melakukan Evaluasi Menyeluruh Terhadap Penempatan Pejabat Di Bumn. “Negara Ini Tidak Boleh Dikuasai Oleh Segelintir Orang Dengan Kepentingan Kekuasaan Dan Ekonomi Yang Saling Bertaut. Bila Dibiarkan, Ini Akan Mengancam Keberlanjutan Demokrasi Ekonomi Dan Memperdalam Ketimpangan Struktural Bangsa,” Pungkasnya.

Bani mengatakan, jika penyidik menilai tindakan ini perlu dilakukan guna menambah dan memperkuat alat bukti yang sudah dikumpulkan.

“Dari hasil penggeledahan hari ini, tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan PDNS serta beberapa barang bukti elektronik yang akan digunakan dalam proses penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan,” ujar Bani.

Baca Juga Berduka Paus Fransiskus Wafat, Menag: Jasa dan Persahabatan Beliau Tidak Bisa Kita Lupakan! Senin, 21 April 2025
Menteri Agama Nasaruddin Umar Menyampaikan Duka Mendalam Atas Wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi Menag, Paus Fransiskus Adalah Salah Satu Sahabat Dekatnya. “Saya Mengucapkan Duka Sedalam-Dalamnya Atas Wafatnya Paus Fransiskus. Tentu Jasa Dan Persahabatan Beliau Tidak Bisa Kita Lupakan,” Ujar Menag Di Jakarta, Senin (21/4/2025). “Tentu Doa Kita Semoga Yang Mulia Mendapat Tempat Yang Layak Di Sisi-Nya Sesuai Dengan Kebajikan Yang Telah Dilakukannya,” Sambungnya. Menag Nasaruddin Dan Paus Fransiskus Dikenal Sebagai Dua Tokoh Yang Memiliki Jalinan Persahabatan. Selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasarurudin Umar Menandatangani Deklarasi Istiqlal Pada 5 September 2024. Dalam Kesempatan Itu, Prof Nasaruddin Umar Mengenalkan Kepada Paus Fransiskus Bahwa Masjid Istiqlal Adalah Rumah Besar Bagi Kemanusiaan. “Baru Saja (Paus Fransiskus) Telah Mengunjungi Indonesia, Termasuk Mengunjungi Masjid Istiqlal Dan Memberikan Pernyataan Bersama Yang Sangat Mengglobal,” Sebutnya. “Semoga Kerja Sama Kita, Indonesia Dan Vatikan, Serta Wasiat Yang Telah Dirintis Paus Fransiskus Dapat Kita Tindaklanjuti Sebagaimana Yang Telah Disepakati,” Sambungnya. Kepada Umat Katolik Yang Telah Ditinggalkan Paus Fransiskus, Menag Berpesan Untuk Bersabar Dalam Menghadapi Cobaan. “Sekali Lagi Kami Semuanya, Keluarga Besar Kementerian Agama Dan Segenap Warga Bangsa Indonesia Mengucapkan Turut Berduka Cita Sedalam-Dalamnya Atas Wafatnya Paus Fransiskus,” Tutupnya.