Habiskan Dana Rp24,6 Miliar, Matahukum Minta Kejari Lebak Usut Proyek Pasar Cipanas Terbengkalai

Dikatakan Mukhsin, seandainya, ada pihak yang mengambil uang proyek untuk kepentingan pribadi setelah proyek tersebut tidak berjalan, maka dapat dijerat dengan pasal penggelapan sesuai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kata Mukhsin, Selain tuntutan pidana, pihak-pihak yang dirugikan akibat bangunan yang terbengkalai dapat mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

“Bangunan yang terbengkalai menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena potensi hilangnya fasilitas publik yang seharusnya bisa dimanfaatkan,” ujar Mukhsin lagi.

Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi. Senin (21/04/2025), pemeriksaan para saksi tersebut, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023. Kapuspenkum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., dalam siaran resmi menjelaskan, ke 9 orsng saksi yakni berinisial : 1. AN selaku Direktur Legal dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero). 2. EHS selaku Sr. Account Manager Mining Ind. Sales PT Pertamina Patra Niaga. 3. DEYR selaku Manager Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga. 4. HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014. 5. BG selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas pada Kementerian ESDM. 6. AIS selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga. 7. AS selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. 8. EAK selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga. 9. AEU selaku Manager Contract and Settetment PT Pertamina Patra Niaga. “Adapun sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk,” jelasnya. Lanjut Harli, diketahui bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

“Jika bangunan tersebut dibangun dengan anggaran negara, maka kerugian negara akan terjadi karena dana yang sudah dialokasikan tidak digunakan dengan efektif dan efisien,” tambah Mukhsin.

Mukhsin menyebut, Oknum yang terlibat dalam proyek yang terbengkalai akan kehilangan kepercayaan publik dan dapat dikenakan sanksi administratif (misalnya, tidak dapat lagi menjadi kontraktor pemerintah). Kata Mukhsin, Bangunan yang terbengkalai setelah menghabiskan anggaran miliaran rupiah merupakan masalah serius yang memiliki konsekuensi hukum yang berat, terutama jika melibatkan anggaran publik. M

Baca JugaPenggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMNSenin, 21 April 2025

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

“Korupsi, penyelewangan, dan penggelapan adalah beberapa bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam kasus seperti ini. Selain itu, ada implikasi sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan karena kerugian yang diderita oleh masyarakat dan negara,” jelas Mukhsin.

Pantauan di lokasi, Selain terbengkalai, kios-kios pasar tersebut tidak pernah digunakan. Kawasan pasar itu justru menjadi tempat permainan burung merpati oleh warga sekitar.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus. Bagi Menag, Paus Fransiskus adalah salah satu sahabat dekatnya. “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Menag di Jakarta, Senin (21/4/2025). “Tentu doa kita semoga yang mulia mendapat tempat yang layak di sisi-Nya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya,” sambungnya. Menag Nasaruddin dan Paus Fransiskus dikenal sebagai dua tokoh yang memiliki jalinan persahabatan. Selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasarurudin Umar menandatangani Deklarasi Istiqlal pada 5 September 2024. Dalam kesempatan itu, Prof Nasaruddin Umar mengenalkan kepada Paus Fransiskus bahwa Masjid Istiqlal adalah rumah besar bagi kemanusiaan. “Baru saja (Paus Fransiskus) telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal,” sebutnya. “Semoga kerja sama kita, Indonesia dan Vatikan, serta wasiat yang telah dirintis Paus Fransiskus dapat kita tindaklanjuti sebagaimana yang telah disepakati,” sambungnya. Kepada umat Katolik yang telah ditinggalkan Paus Fransiskus, Menag berpesan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. “Sekali lagi kami semuanya, keluarga besar Kementerian Agama dan segenap warga bangsa Indonesia mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus,” tutupnya.

Salah seorang warga sekitar, Heri prihatin dengan kondisi pasar tersebut. Menurutnya, pembangunan pasar yang menelan anggaran cukup besar itu tidak bermanfaat. Heri menuturkan, pasar tersebut sempat dipakai pedagang untuk berjualan pada 2023. Para pedagang tersebut awalnya berjuala di Pasar Gajrug.

“Pasar Cipanas ini kondisinya belum ada perubahan, dari awal pembangunan tahun 2016 kemarin dilanjutin 2021 sampai sekarang belum berfungsi. Namun para pedagang kembali ke tempat yang lama. Karena para pedagang enggan berjualan di pasar itu,” ucap dia.