Habiskan Dana Rp24,6 Miliar, Matahukum Minta Kejari Lebak Usut Proyek Pasar Cipanas Terbengkalai

Teropongistana.com JAKARTA – Bangunan Pasar Cipanas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak yang menghabiskan anggaran Rp24,6 miliar terbengkalai. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, Jumat (26/4/2025)

“Bangunan Pasar Cipanas yang menghabiskan anggaran Rp 24,6 Miliar terbengkalai yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini memiliki konsekuensi hukum yang serius karena melibatkan anggaran publik,” kata Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, Jumat (26/4/2025)

Jakarta - Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 (sembilan) orang saksi. Senin (21/04/2025), pemeriksaan para saksi tersebut, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023. Kapuspenkum, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., dalam siaran resmi menjelaskan, ke 9 orsng saksi yakni berinisial : 1. AN selaku Direktur Legal dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero). 2. EHS selaku Sr. Account Manager Mining Ind. Sales PT Pertamina Patra Niaga. 3. DEYR selaku Manager Mining Industry Sales PT Pertamina Patra Niaga. 4. HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) tahun 2014. 5. BG selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas pada Kementerian ESDM. 6. AIS selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga. 7. AS selaku Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga. 8. EAK selaku Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga. 9. AEU selaku Manager Contract and Settetment PT Pertamina Patra Niaga. “Adapun sembilan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk,” jelasnya. Lanjut Harli, diketahui bahwa pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Berdasarkan laporan masyarakat, kata Mukhsin, Pasar Cipanas dibangun pada 2016. Pembangunan memakan biaya sebesar Rp16 miliar Namun, proses pembangunan sempat tertunda, sebelum dilanjutkan dengan anggaran Rp8,6 miliar dari APBD pada 2021.

“Secara umum, hukumnya adalah pelanggaran hukum pidana dan perdata, seperti tindak pidana korupsi, penyelewangan anggaran, atau bahkan penggelapan jika uang tersebut disalahgunakan oleh oknum pembangunan pasar Cipanas,” tutur Mukhsin.

Baca JugaPenggiat Lingkungan Soroti Dugaan Rangkap Jabatan di Tubuh BUMNSenin, 21 April 2025

Jakarta - Praktik dugaan merangkap jabatan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) republik Indonesia kembali di sorot. Sorotan kali ini, muncul dari Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08 Banten) dan Penggiat lingkungan Mata tunas 17 Banten Mohamad Rohim menilai rangkap jabatan bentuk penyimpangan. Mohamad Rohim menilai praktik dugaan merangkap jabatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan konsolidasi oligarki kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, maraknya pejabat publik baik politisi hingga tokoh non-profesional yang mengisi kursi komisaris maupun direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Rangkap jabatan bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bentuk politik balas budi yang vulgar. BUMN tidak boleh menjadi ladang bagi elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan,” Ungkap Rohim dalam keterangan persnya, Senin (21/4/2025) malam. Aktifis dan penggiat lingkungan mata tunas 17 asal Banten itu menyebut bahwa, praktik tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 yang secara jelas melarang pejabat merangkap jabatan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Pemerintah seharusnya taat asas. bukan bentuk rangkap jabatan, apalagi di level strategis dan korporasi milik negara, jelas-jelas melanggar semangat independensi dan profesionalisme,” Katanya. Penggiat lingkungan mata tunas 17 ini menilai, Di erah Pemerintahan Prabowo jangan sampai praktek buruk dilakukan menodai niat baik presiden Prabowo . “Mentri BUMN semestinya menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi, bukan malah melanggengkan politik akomodasi lewat kursi BUMN,” Tandasnya. M. Rohim bahkan meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur komisaris dan direksi BUMN, serta menghapus praktik rangkap jabatan yang memperbesar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Jika BUMN terus dijadikan alat bagi elite predator, maka jangan harap ekonomi bangsa akan tumbuh untuk rakyat. Yang diuntungkan hanya lingkaran kekuasaan,” Sebut Rohim. M Rohim mengaku, pada Era Presiden SBY masih menjaga batas profesionalitas, meskipun rangkap jabatan tetap terjadi. Ada upaya klarifikasi publik dan bahkan ada upaya pembenahan struktur melalui reformasi birokrasi. Kemudian di Era Presiden Jokowi juga membuka banjir penempatan loyalis dan tokoh relawan di kursi komisaris BUMN. Praktik patronase dilegalkan secara sistemik. Namun, Di Era Prabowo kali ini, Masih menunjukkan pola kelanjutan bahkan perluasan. Koalisi besar diduga dibayar lunas dengan kursi strategis, yang pada akhirnya menjadikan BUMN sebagai bancakan elite kekuasaan. “Praktik ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan konstitusi. Pemerintahan Prabowo harus segera menghentikan rangkap jabatan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pejabat di BUMN. “Negara ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang saling bertaut. Bila dibiarkan, ini akan mengancam keberlanjutan demokrasi ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural bangsa,” Pungkasnya.

Lebih lanjut, pria berbadan kecil tersebut menjelaskan jika proyek tersebut terindikasi korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyalahgunaan wewenang, atau suap. Maka oknum yang terlibat dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

“Jika anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan perencanaan atau ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran, maka dapat dianggap sebagai penyelewangan anggaran dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya minta kejaksaan Negeri Lebak sebagai penyidik tipikor dan juga sebagai pengacara negara dalam penjaga dan menyelamatkan aset aset negara yang terbengkalai. Pidana dan keperdataan terhadap persoalan diatas dapat menjadi kewenangan kejaksaan untuk mengusut secara hukum,” ujar Mukhsin.