Redaksi 
“Asumsinya sederhana, jika ada rakyat yang dizalimi di Sumenep, maka Bupati semestinya menjadi yang pertama bersuara membela rakyat, bukan malah menyampaikan narasi yang tidak pantas dan melemahkan semangat keadilan,” ujar dia.
Melihat sikap Fauzi yang seperti itu, FPM menilai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu tidak layak menerima penghargaan apapun terkait komitmen anti korupsi.
Hal itu sebagai sindiran atas penghargaan yang baru-baru ini diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pemkab Sumenep karena dinilai sukses menata birokrasi yang bebas dan bersih dari korupsi.
“Seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa sering ia berbicara soal korupsi, tapi dari bagaimana ia berdiri ketika rakyatnya dirugikan,” ucapnya.
“Fauzi tak layak menerima penghargaan apappun terkait anti korupsi,” pungkasnya.
Diketahui, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyebut program BSPS yang kini bermasalah secara hukum bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, hal itu merupakan urusan pemerintah pusat.
![Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Keputusan Panglima tersebut membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi, termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Sehari sebelumnya Letjen Kunto bersama enam perwira tinggi lainnya dimutasi dengan KEP 554/IV/2025, yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2025. Putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu semula dimutasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) ke staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik, dimana sebelumnya bersama ratusan Perwira TNI lainnya melalui sebuah pernyataan tertulis meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot. Meskipun spekulasi ini dibantah oleh Markas Besar TNI yang menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi, publik sulit mempercayai hal itu. Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), maka kalau mutasi itu terbilang cepat dan tidak lazim. Mutasi dan pembatalan mutasi tersebut patut diduga tidak melibatkan kerja profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Mutasi yang dibatalkan ini merupakan pelajaran sangat penting bahwa TNI tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan dan menjadi perpanjangan kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden atau pihak lain yang mempengaruhinya. TNI hanya boleh menjadi instrumen politik negara dan menjalankan fungsi utamanya di bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Di samping itu, pembatalan mutasi dalam sehari itu pasti menggerus kepercayaan publik. Sebelumnya, Mabes TNI melalui Kapuspen TNI, menyatakan bahwa mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Kapuspen TNI sebelumnya menegaskan, rotasi ini menunjukkan komitmen Panglima TNI dalam mendorong peningkatan kinerja satuan dan memperkuat soliditas di seluruh lini organisasi. Hanya dalam sehari, Panglima TNI yang sama lalu menganulir keputusannya sendiri. Sulit bagi publik untuk percaya bahwa di mutasi yang dibatalkan itu didasarkan pada profesionalitas tata kelola TNI dan tuntutan objektif untuk TNI beradaptasi, tapi lebih mengakomodasi motif dan kepentingan politik kekuasaan.[]](https://cetromedia.com/wp-content/uploads/2025/05/images-1-220x150.webp)
Sebab itu, ia enggan komentar soal BSPS, bahkan juga tidak mau menindaklanjuti laporan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terkait korupsi BSPS yang disampaikan pada tanggal 28 April 2025.
“Urusan pusat (BSPS), bukan urusan kita. Mekanismenya saja dilihat, ya,” kata Fauzi dikutip dari Kompas.
