“Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Jl. Raya Bandara Juanda Nomor 38 Kabupaten Sidoarjo atas nama BW swasta, dan RWS Wakil Ketua BMT UGT Nusantara Pasuruan,” imbuh Budi.

Pemeriksaan oleh KPK hari ini adalah bagian pengembangan perkara yang bermula dari penangkapan terhadap politikus Partai Golkar, yakni mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Baca Juga GERAK 08 Banten Apresiasi Habiburokhman atas Penangguhan Penahanan Mahasiswi ITB Terkait Meme Presiden Senin, 12 Mei 2025
Serang – Gerakan Ekonomi Kreatif Dpd Banten (Gerak 08) Menyampaikan Apresiasi Terhadap Langkah Ketua Komisi Iii Dpr Ri, Habiburokhman, Yang Mengajukan Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (Itb) Berinisial Ss. Mahasiswi Tersebut Sebelumnya Ditangkap Oleh Pihak Kepolisian Karena Unggahannya Di Media Sosial X Yang Memuat Meme Presiden Ri Prabowo Subianto, 12 Mei 2025. Dalam Surat Resmi Yang Dikirimkan Kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Habiburokhman Menyatakan Kesediaannya Menjadi Penjamin Bagi Ss. Ia Menyampaikan Keyakinannya Bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Akan Bersikap Bijak Dalam Menangani Kasus Ini. &Amp;Quot;Penangguhan Penahanan Ini Penting Agar Proses Hukum Dapat Dijalankan Secara Baik, Adil, Dan Tanpa Menghambat Masa Depan Mahasiswi Tersebut,&Amp;Quot; Ujar Habiburokhman Dalam Pernyataannya. Menanggapi Hal Tersebut, Mohamad Rohim Selaku Perwakilan Gerak 08 Banten Menyampaikan Dukungannya Terhadap Langkah Habiburokhman. &Amp;Quot;Kami Mengapresiasi Sikap Ketua Komisi Iii Yang Telah Menjaga Lonceng Demokrasi Tetap Berdentang. Meski Kita Berada Di Tengah Situasi Kebebasan Yang Terkadang Sulit Membedakan Antara Kritik Dan Penghinaan, Namun Ini Adalah Wujud Keterbukaan Pemerintah Dalam Menerima Kritik Demi Kemajuan,&Amp;Quot; Ujar Rohim. Ia Juga Menambahkan Bahwa Kritik, Meskipun Terasa Pahit Seperti Obat, Tetaplah Sesuatu Yang Menyehatkan Dalam Dinamika Demokrasi.

Kemudian berkembang menyeret 21 tersangka lainnya, termasuk elit politisi PDI Perjuangan bekas Ketua DPRD Jatim Kusnadi hingga politikus Partai Gerindra eks Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad.

Perkara ini tampaknya masih terus mengembang lantaran KPK mendapati data yang ternyata dana hibah terhubung dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) usulan para anggota DPRD Jatim. Anggaran hibah dari Pokir oleh KPK sementara di kalkulasi mencapai jumlah fantastis. Akumulasinya hingga Rp2 triliun. Dana hibah sebesar itu disalurkan ke sekitar 14 ribu Pokmas.

Baca Juga Kader PKB Umar Hasibuan Kritik Tajam Menteri ESDM Bahlil Soal Impor BBM dari Singapura Senin, 12 Mei 2025
Jakarta — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Sekaligus Pegiat Media Sosial, Umar Hasibuan Al Chelsea, Melontarkan Kritik Pedas Terhadap Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (Esdm), Bahlil Lahadalia. Kritikan Tersebut Dilontarkan Merespons Pernyataan Bahlil Yang Mengaku Bingung Dengan Kebijakan Impor Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dari Singapura, Negara Yang Tidak Memiliki Sumber Minyak Sendiri. “Jadi Kerja Elu Apa Sebagai Menteri Dek Bahlil?” Tulis Umar Melalui Akun Media Sosial X (Sebelumnya Twitter) @Umarhasibuan_, Senin (12/5). Pernyataan Bahlil Sebelumnya Disampaikan Dalam Forum Diskusi 'Arah Kebijakan Geostrategi Dan Geopolitik Indonesia' Yang Diselenggarakan Oleh Dpp Partai Golkar Di Jakarta Pada Kamis (8/5). Dalam Kesempatan Itu, Bahlil Mempertanyakan Logika Di Balik Impor Bbm Dari Singapura. “Sebanyak 54 Persen Impor Bbm Itu Dari Singapura. Negara Yang Enggak Punya Minyak, Tapi Kita Beli Dari Sana,” Ujar Bahlil Dalam Forum Tersebut. Pernyataan Tersebut Memicu Perdebatan Di Ruang Publik, Karena Dinilai Menunjukkan Kurangnya Pemahaman Atas Mekanisme Perdagangan Energi Internasional, Serta Minimnya Koordinasi Lintas Sektor Dalam Perumusan Kebijakan Energi Nasional. Banyak Pihak Menyayangkan Sikap Seorang Pejabat Tinggi Yang Mempertanyakan Hal Yang Berada Dalam Lingkup Tanggung Jawab Kementeriannya Sendiri. Umar Hasibuan Menilai, Pernyataan Tersebut Memperlihatkan Ketidaksiapan Bahlil Dalam Memimpin Kementerian Yang Mengurusi Energi Dan Sumber Daya Mineral, Serta Dapat Merusak Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Strategis Nasional.

Sedangkan, modus penyimpangan anggaran hibah bervariasi. Mulai dari pemotongan, mark-up harga, pengerjaan fiktif, maupun suap menyuap. Bahkan, terindikasi hasil korupsi disamarkan lewat pencucian uang.

Untuk diketahui, akhir-akhir ini memang viral kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan hibah di Kabupaten Jember. Yang terbaru ada pengakuan perwakilan Pokmas di Jember kepada Narasinews.id yang mengaku dana hibah untuk Jalan Rabat Beton dipotong oleh oknum berinisial ZA hingga puluhan juta. Dari dana yang cair sebesar Rp150 juta, hanya diberikan Rp87,5 juta kepada Ketua Pokmas.

Baca Juga SETARA Institute Kecam Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Kejaksaan: Dinilai Langgar Konstitusi dan Supremasi Sipil Senin, 12 Mei 2025
Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Menyatakan Keprihatinan Dan Penolakan Tegas Terhadap Surat Telegram (St) Panglima Tni Nomor Tr/422/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan Personel Dan Peralatan Tempur Tni Untuk Mendukung Pengamanan Kejaksaan Di Seluruh Indonesia. St Tersebut Segera Ditindaklanjuti Oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Dengan St/1192/2025 Yang Memerintahkan Pengerahan 30 Personel Dari Satuan Tempur Untuk Pengamanan Kejaksaan Tinggi Dan 10 Personel Untuk Kejaksaan Negeri. Menurut Hendardi, Langkah Ini Bertentangan Dengan Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Seperti Uu Kekuasaan Kehakiman, Uu Kejaksaan, Uu Pertahanan Negara, Dan Uu Tni. Ia Mendesak Agar Panglima Tni Dan Kasad Segera Mencabut Surat Telegram Tersebut, 12 Mei 2025. “Tidak Ada Kondisi Objektif Yang Menunjukkan Bahwa Institusi Sipil Penegak Hukum Seperti Kejaksaan Membutuhkan Dukungan Satuan Tempur Tni,” Ujar Hendardi. Ia Menilai Langkah Tersebut Mencerminkan Kegenitan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Dan Menimbulkan Kecurigaan Adanya Motif Politik Di Balik Kolaborasi Tni-Kejaksaan, Termasuk Dalam Konteks Pembahasan Ruu Kejaksaan Dan Ruu Kuhap. Lebih Jauh, Hendardi Mengingatkan Bahwa Kejaksaan Adalah Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Yang Sepenuhnya Merupakan Domain Sipil. Pelibatan Militer Dalam Sistem Hukum Pidana Disebutnya Sebagai Bentuk Pelemahan Terhadap Supremasi Hukum Dan Supremasi Sipil. Setara Institute Menilai Keluarnya St Ini Menandai Gejala Meningkatnya Militerisme Dalam Kelembagaan Penegakan Hukum, Yang Justru Dipicu Oleh Kehendak Politik Institusi Kejaksaan. Hendardi Mendorong Agar Panglima Tni Dan Jajaran Lebih Fokus Pada Pembaruan Uu Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Ketimbang Turut Campur Dalam Penegakan Hukum Sipil.

Meskipun ZA membantah hal ini. Dia tidak pernah merasa melakukan pemotongan.