Pemalsuan ini menyebabkan terbitnya sertifikat atas nama Chairil Widjaja, yang dipakai sebagai dasar transaksi jual beli tanah ke Sumita Chandra. Kasus pemalsuan ini telah terbukti secara hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor: 596/PID/S/1993/PN/TNG.

Masalah semakin rumit ketika ahli waris The Pit Nio melaporkan Chairil Widjaja dan Sumita Chandra atas tuduhan jual beli tanpa legal standing. Sumita Chandra sendiri telah menjadi tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), namun ternyata meninggal dunia di Australia pada 2015.

Baca JugaKampus UNUSIA Disemarakkan Ratusan Karangan Bunga untuk Sidang Doktor Kiai Maman ImanulhaqSabtu, 17 Mei 2025
Jakarta — Suasana meriah menyelimuti halaman depan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta pada Sabtu siang. Ratusan karangan bunga ucapan selamat tampak berjejer rapi, menyambut pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor Kiai Maman Imanulhaq, (17/5). Sidang terbuka ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, sebagai bagian dari proses akademik Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara UNUSIA. Dalam disertasinya yang berjudul "Dinamika Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tradisi di Cirebon Abad XVII", Kiai Maman menyoroti peran sentral Cirebon dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-15. Penelitiannya menggambarkan bagaimana Islam berkembang bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan kultural yang membentuk struktur sosial dan politik masyarakat lokal. Karya ilmiah ini memperkaya khazanah pemikiran Islam Nusantara—sebuah pendekatan keberagamaan yang inklusif, adaptif terhadap budaya lokal, dan berpijak kuat pada sejarah peradaban.

Meski pengadilan telah menyatakan adanya tindak pidana pemalsuan, hingga saat ini, ahli waris Sumita Chandra diduga masih menguasai sertifikat asli Hak Milik No. 5/Lemo tanpa hak. Mereka bahkan bertindak layaknya pemilik sah tanah tersebut.

Pihak ahli waris The Pit Nio sudah melakukan somasi, tapi tidak mendapatkan tanggapan positif dari pihak Charlie Chandra. Akibatnya, kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan surat palsu dan penggelapan.

Baca Juga3 Tahun Pelaku Penganiayaan Tak Tertangkap, Aktivis: Negara Kalah oleh PenjahatSabtu, 17 Mei 2025
Mandailing Natal – Tiga tahun telah berlalu sejak kasus penganiayaan terhadap seorang aktivis yang terjadi di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, namun hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), melalui Nani Maulana, menilai bahwa mangkraknya kasus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan patut dipertanyakan kinerja aparat kepolisian. "Setiap kali ada rencana penangkapan, informasinya selalu bocor lebih dulu. Ini mengindikasikan ada pihak internal yang sengaja membocorkan upaya penegakan hukum," ujar Nani Maulana. Ia juga menyoroti maraknya serangan di media sosial terhadap akun milik korban, yang berisi ancaman dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan tambang ilegal tersebut. KITA juga menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat negara. "Ada dugaan oknum polisi rutin menerima setoran dari pelaku, kepala desa yang disebut-sebut telah menerima uang tutup mulut, hingga dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi bahan baku tambang," tambah Nani. KITA mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku penganiayaan maupun jaringan tambang ilegal yang terdiri dari lebih dari 70 bos tambang, segera ditindak tegas. “Jika aparat penegak hukum tidak mampu menuntaskan kasus ini dan menangkap otak-otak kerusakan lingkungan tersebut, maka ini membuktikan negara kalah oleh para penjahat,” pungkas Nani. KITA menyerukan kepada Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan instansi terkait untuk tidak menutup mata dan segera turun tangan menuntaskan persoalan ini sebelum publik kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap sistem hukum di negeri ini.

Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain formulir permohonan balik nama, surat kuasa, dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah.

Charlie Chandra kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) junto Pasal 55 KUHP (Perbuatan Membantu) dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Berkas perkara sudah lengkap (P21) dan telah dilimpahkan tahap satu ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

Baca JugaProyek Hotel Elite Politik Disorot, Fpm Desak Audit Izin MyzeJumat, 16 Mei 2025

“Pasal yang dikenakan kepada tersangka yakni Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dengan Pidana penjara paling lama 6 tahun dan Polda Banten telah melakukan pengiriman berkas perkara (Tahap I) Bahwa perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU,” tutup Dian.