Teropongistana.comTangerang – Polda Banten menangkap Charlie Chandra (49) pada Senin (19/5) malam, terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 87.100 meter persegi di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Penangkapan ini menjadi puncak dari penyelidikan kasus pemalsuan surat tanah yang cukup kompleks.

Kepolisian Daerah Banten melalui Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum menggelar konferensi pers pada Selasa (20/5) di Ruang Media Center Bidhumas Polda Banten. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Banten, AKBP Meryadi, menguraikan bahwa kasus ini berawal pada Februari 2023, ketika tersangka melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca JugaKampus UNUSIA Disemarakkan Ratusan Karangan Bunga untuk Sidang Doktor Kiai Maman ImanulhaqSabtu, 17 Mei 2025
Jakarta — Suasana meriah menyelimuti halaman depan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta pada Sabtu siang. Ratusan karangan bunga ucapan selamat tampak berjejer rapi, menyambut pelaksanaan Sidang Terbuka Promosi Doktor Kiai Maman Imanulhaq, (17/5). Sidang terbuka ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, sebagai bagian dari proses akademik Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara UNUSIA. Dalam disertasinya yang berjudul "Dinamika Islam dan Budaya Lokal: Studi Islam Tradisi di Cirebon Abad XVII", Kiai Maman menyoroti peran sentral Cirebon dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-15. Penelitiannya menggambarkan bagaimana Islam berkembang bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan kultural yang membentuk struktur sosial dan politik masyarakat lokal. Karya ilmiah ini memperkaya khazanah pemikiran Islam Nusantara—sebuah pendekatan keberagamaan yang inklusif, adaptif terhadap budaya lokal, dan berpijak kuat pada sejarah peradaban.

Charlie Chandra diduga memalsukan dokumen dengan mengubah nama sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama Sumita Chandra menjadi atas namanya sendiri. Hal ini terjadi walaupun sertifikat tersebut telah dibatalkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten melalui Surat Keputusan Nomor: 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tertanggal 3 Maret 2023.

“Dalam proses balik nama tersebut, CC membuat surat pernyataan penguasaan fisik seolah-olah sudah menguasai tanah, padahal kenyataannya, ia tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut.” Ungkap AKBP Meryadi, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Baca Juga3 Tahun Pelaku Penganiayaan Tak Tertangkap, Aktivis: Negara Kalah oleh PenjahatSabtu, 17 Mei 2025
Mandailing Natal – Tiga tahun telah berlalu sejak kasus penganiayaan terhadap seorang aktivis yang terjadi di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Tangga Bosi Bukit Siayo, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, namun hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), melalui Nani Maulana, menilai bahwa mangkraknya kasus ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan patut dipertanyakan kinerja aparat kepolisian. "Setiap kali ada rencana penangkapan, informasinya selalu bocor lebih dulu. Ini mengindikasikan ada pihak internal yang sengaja membocorkan upaya penegakan hukum," ujar Nani Maulana. Ia juga menyoroti maraknya serangan di media sosial terhadap akun milik korban, yang berisi ancaman dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan tambang ilegal tersebut. KITA juga menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat negara. "Ada dugaan oknum polisi rutin menerima setoran dari pelaku, kepala desa yang disebut-sebut telah menerima uang tutup mulut, hingga dugaan keterlibatan oknum TNI dalam distribusi bahan baku tambang," tambah Nani. KITA mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku penganiayaan maupun jaringan tambang ilegal yang terdiri dari lebih dari 70 bos tambang, segera ditindak tegas. “Jika aparat penegak hukum tidak mampu menuntaskan kasus ini dan menangkap otak-otak kerusakan lingkungan tersebut, maka ini membuktikan negara kalah oleh para penjahat,” pungkas Nani. KITA menyerukan kepada Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan instansi terkait untuk tidak menutup mata dan segera turun tangan menuntaskan persoalan ini sebelum publik kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap sistem hukum di negeri ini.

“CC mengaku sebagai pemilik tanah berdasarkan SHM atas nama Sumita Chandra, kemudian melakukan proses balik nama dengan motif menguntungkan diri sendiri.” sambungnya.

Selanjutnya ditambahkan, Kombes Dian dari Subdit II Harda Bangtah Polda Banten, menjelaskan bahwa akar persoalan bermula dari pemalsuan cap jempol pada Akta Jual Beli (AJB) No. 202/12/I/1982 atas nama The Pit Nio, yang dilakukan oleh Paul Chandra.

Baca JugaProyek Hotel Elite Politik Disorot, Fpm Desak Audit Izin MyzeJumat, 16 Mei 2025