Teropongistana.com Jakarta – Front Pemuda Madura (FPM) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan Hotel Myze di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur. Proyek pembangunan hotel itu disorot karena diduga berdiri di atas kawasan resapan air.

Ketua Umum FPM, Asip Irama, menyatakan pembangunan hotel tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan lingkungan dan mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia menilai, alih fungsi lahan pertanian yang berfungsi sebagai resapan air menjadi kawasan komersial dapat memicu kerusakan ekosistem lokal dan menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Baca Juga GERAK 08 Banten Desak Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang, Minta Presiden Turun Tangan Selasa, 13 Mei 2025
Tangerang – Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) Banten Melalui Perwakilannya, Mohamad Rohim, Menyampaikan Seruan Terbuka Kepada Aparat Penegak Hukum (Aph) Untuk Mengusut Tuntas Polemik Pagar Laut Di Pesisir Tangerang, Banten. Isu Ini Telah Menjadi Sorotan Publik Dan Mengundang Perhatian Luas Dari Masyarakat Banten Hingga Tingkat Nasional. “Kami Meminta Aparat Hukum Bersikap Transparan Dan Objektif Dalam Menyingkap Tabir Kasus Ini. Jangan Sampai Persoalan Yang Begitu Penting Ini Menguap Begitu Saja Atau Dijadikan Alat Kompromi Kepentingan,” Ujar Rohim Dalam Keterangan Tertulisnya, Selasa (13/5). Menurut Rohim, Masyarakat Banten Saat Ini Sudah Semakin Kritis Dan Tidak Mudah Dibungkam. Ia Menegaskan Bahwa Penanganan Kasus Pagar Laut Ini Harus Menjadi Perhatian Serius, Bahkan Hingga Ke Tingkat Istana Negara. “Kami Meminta Presiden Ri Turun Tangan Secara Langsung. Jangan Ada Intervensi Dari Pihak Manapun. Penegakan Hukum Harus Bersih, Tegas, Dan Menyeluruh,” Tegasnya. Gerak 08 Juga Menyerukan Agar Oknum-Oknum Yang Terlibat Dalam Praktik Ilegal Atau Pelanggaran Hukum Terkait Proyek Pagar Laut Tersebut Segera Ditangkap Dan Diproses Sesuai Hukum Yang Berlaku.

“Konversi lahan resapan menjadi hotel bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal tata kelola ruang yang berkeadilan,” ujar Asip dalam keterangan pers, Jumat (16/5/2025).

FPM menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah pusat dan daerah. Pertama, audit nasional terhadap seluruh perizinan pembangunan Hotel Myze, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep.

Baca Juga Evaluasi FTA: Lima Menteri Warisan Jokowi Layak di-Reshuffle, Bahlil Lahadalia Paling Disorot Selasa, 13 Mei 2025
Evaluasi Fta: Lima Menteri Warisan Jokowi Layak Di-Reshuffle, Bahlil Lahadalia Paling Disorot

Kedua, FPM meminta transparansi dokumen perizinan, termasuk AMDAL, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta rekomendasi teknis lainnya agar dapat diakses publik.

Ketiga, FPM menuntut peninjauan ulang seluruh proses alih fungsi lahan di kawasan resapan air di Sumenep. Mereka juga meminta agar pembangunan serupa dihentikan jika terbukti berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan.

Baca Juga Dikeluhkan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Menag Negosiasi Sistem Syarikah Arab Saudi Selasa, 13 Mei 2025
Jakarta – Penerapan Sistem Pengelompokan Jamaah Model Syarikah Dalam Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 Memicu Kebingungan Di Kalangan Jamaah. Anggota Komisi Viii Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Maman Imanul Haq Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi Agar Tidak Menganggu Kenyamanan Ibadah Jamaah Haji Indonesia. “Penerapan Sistem Syarikah Yang Terkesan Mendadak Ini Telah Mengacaukan Pengelompokan Kloter Yang Sebelumnya Sudah Terencana Dengan Baik Dari Tanah Air. Akibatnya, Banyak Jemaah Suami Istri Yang Terpisah, Serta Jemaah Lanjut Usia Yang Terpisah Dari Pendamping Yang Sangat Mereka Butuhkan. Kami Meminta Menteri Agama Segera Melakukan Evaluasi&Amp;Quot; Ujar Kiai Maman Imanulhaq, Selasa (13/5/2025). Pria Yang Akrab Disapa Kiai Maman Ini Mengungkapkan Sebelumnya, Jemaah Haji Indonesia Hanya Dilayani Oleh Satu Syarikah, Yaitu Mashariq. Namun, Pada Tahun Ini, Terdapat Delapan Syarikah Yang Bertugas Melayani Jemaah Haji Indonesia. Syarikah Sendiri Merupakan Perusahaan Arab Saudi Yang Memiliki Kewenangan Dalam Mengatur Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia. &Amp;Quot;Mengapa Harus Delapan Syarikah Yang Dilibatkan, Dan Apa Dasar Pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama Telah Melakukan Identifikasi Masalah Dan Langkah-Langkah Mitigasi Sebelum Menerapkan Kebijakan Ini. Apakah Kekacauan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Diketahui Dan Diantisipasi Oleh Kemenag?&Amp;Quot; Tanya Kiai Maman. Lebih Lanjut, Kiai Maman Mengusulkan Agar Jika Kemenag Tetap Menggunakan Delapan Syarikah, Pembagian Tanggung Jawab Hendaknya Didasarkan Pada Wilayah Di Indonesia. Misalnya, Syarikah A Bertanggung Jawab Atas Jemaah Dari Wilayah Tertentu Di Jawa Barat, Syarikah B Untuk Kota Tertentu Di Jawa Timur, Dan Seterusnya. “Jangan Seperti Kondisi Saat Ini Di Mana Lebih Dari Satu Syarikah Menangani Jemaah Dari Satu Daerah. Hal Ini Membingungkan Jemaah Dan Juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (Kbihu). Bayangkan Saja, Ada Jemaah Yang Belum Siap Berangkat Namun Tiba-Tiba Harus Berangkat Keesokan Harinya, Atau Sebaliknya, Jemaah Yang Seharusnya Berangkat Beberapa Pekan Lagi Di Kloter Lain, Mendadak Harus Segera Berangkat. Sistem Seperti Apa Ini Jika Hasilnya Justru Menimbulkan Kekacauan?&Amp;Quot; Tegasnya. Komisi Viii Dpr Ri, Kata Kiai Maman Mendesak Kementerian Agama Untuk Segera Melakukan Negosiasi Dengan Pihak Berwenang Di Arab Saudi Guna Mencari Solusi Atas Permasalahan Ini. Menurutnya Indonesia Saat Ini Membutuhkan Negosiator Yang Handal Dan Mampu Menyampaikan Keluhan Serta Mencari Solusi Konstruktif Atas Kekacauan Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 Ini. &Amp;Quot;Kami Memberikan Kesempatan Kepada Kemenag Dan Dirjen Penyelenggara Haji Dan Umrah Untuk Bertindak Cepat Menangani Masalah Ini. Kami Tidak Dapat Menerima Jika Penggunaan Delapan Syarikah Ini Justru Menyengsarakan Jemaah Haji Indonesia,&Amp;Quot; Imbuh Kiai Maman.