Redaksi 
Menurut Pramono, Pelaksanaan tugas dan fungsi memang sudah diatur dalam Undang-Undang. Namun kata Pramono, beberapa Pemerintah Daerah dan Kementerian/ Lembaga yang telah ada MoU dengan Ombudsman menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menyesuaikan kekhususan dan dinamika masing-masing, tanpa mengurangi kualitas penyelesaian laporan Masyarakat.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada prinsipnya siap berkomitmen dan berkolaborasi dengan Ombudsman dalam peningkatan pelayanan publik baik melalui penyelesaian laporan masyarakan dan pencegahan maladministrasi” ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
“Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia membuka peluang untuk Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga untuk terus berkoordinasi agar Masyarakat mendapat manfaat dari pelayanan publik.” tutup Hery Susanto.
